web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Sekda Jabar Disebut Neneng Hasanah Terima Rp1 M
    net Iwa Karniwa

    KASUS MEIKARTA

    Sekda Jabar Disebut Neneng Hasanah Terima Rp1 M

    • Selasa, 15 Januari 2019 | 04:46:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa telah menerima uang Rp1 miliar terkait perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

    Hal tesebut disampaikan Neneng Hasanah saat bersaksi dalam sidang kasus Meikarta dengan terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi di di Pengadilan Tipikor pasa Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/1/2019). "Yang disampaikan (Neneng Rahmi Nurlaili), 'Pak Iwa, Sekda, minta Rp1 M," ucap Neneng Hasanah dalam kesaksiannya di persidangan.

    Neneng Rahmi merupakan Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Dia saat itu mengurusi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) proyek Meikarta yang dibahas di DPRD Kabupaten Bekasi dan dilanjutkan ke Pemprov Jabar.

    Namun, Neneng mengaku tidak tahu secara detail perkara permintaan uang tersebut. Menurut dia, informasi itu didapatkan dari Neneng Rahmi saat keduanya bertemu di rumahnya. Selain itu, ia pun mengaku tidak tahu sumber uang sebesar Rp1 miliar untuk Iwa Karniwa.

    "Saya enggak begitu detail. Tapi Neneng Rahmi bilang ada pemberian Rp1 M kepada Sekda," ungkap Neneng Hasanah.

    Hasil gambar untuk ahmad heryawan diperiksa kpk\

    Aher seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, 9 Januari 2018 lalu.

     

    Aher Bertemu Petinggi Lippo Grup
    Selain Iwa, dalam kesaksiannya Neneng Hasanah juga menyebut-nyebut nama mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Neneng mengaku, sempat berkomunikasi dengan Aher terkait pembahasan proyek Meikarta yang sudah ramai di iklan televisi, kendati Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya belum ada. Menurutnya, komunikasi dengan Aher membahas Meikarta terjadi 2 kali, yaitu melalui sambungan telepon dan pertemuan di Moskow saat memenuhi undangan Kedutaan Besar RI di Rusia.

    Aher pun, kata Neneng, mengakui bertemu dengan pihak pengembang Meikarta, Lippo Grup saat iklan promosi apartemen tersebut ramai di media massa. "Pak Aher bilang 'yang datang ke saya cuma Theo Sambuaga bukan James Riady (CEO Lippo Grup)'," ungkap Neneng Hasanah. Saat itu, Neneng menanyakan teknis Perda No 12 /2011 tentang Tata Ruang Kabupaten Bekasi, dimana Perda tersebut tidak ada rujukan Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

    Nama Aher sendiri memang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerbitkan surat keputusan No 648/Kep.1069-DPMPTSP/ 2017 tentang Delagasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta pada 23 November 2017.

    Sebelumnya, 3 terdakwa, yakni Fitradjadja Purnama, Henry Jasmen, dan Taryudi menyerahkan uang sebesar 90 ribu dolar Singapura kepada Yani Firman selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang pada Bidang Penataan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar. Suap yang diberikanpada 10 November 2017 tersebut untuk mempercepat proses penerbitan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) dari Pemprov Jabar.

    Dalam surat itu, Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Jabar yang saat itu dijabat Dadang Mohamad. Selanjutnya Dinas PMPTSP mengeluarkan surat No 503/5098/MSOS yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, yang intinya Pemprov Jabar akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar.

    Bantah Urusi Proye Meikarta
    Sementara itu, baik Iwa maupun Aher sama-sama membantah terlibat kasus Meikarta. Terkait kasus Meikarta ini, Iwa dan Aher juga sempat diperiksa penyidik KPK terkaita keterlibatannya dalam penerbitan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

    Iwa Karniwa dengan tegas membantah telah menerima uang Rp1 miliar. Bukan hanya membantah menerima suap, Iwa juga mengaku tidak pernah berurusan dengan proyek Meikarta. Iwa pun mengaku tidak pernah bertemu dengan Neneng Hasanah yang menyebutnya meminta uang Rp1 miliar.

    "Selama urusan Meikarta ini, saya tidak pernah bertemu Bupati Neneng atau pun pihak Lippo sama sekali," ujar Iwa saat dihubungi wartawan, Senin (14/1/2019).

    Soal pengurusan RDTR yang berujung suap tersebut, Iwa pun membantahnya. "Terkait informasi bahwa saya menerima atau meminta uang Rp 1 miliar terkait pengurusan RDTR Kabupaten Bekasi yang berhubungan dengan Meikarta, saya meminta rekan-rekan untuk terus mengikuti secara utuh persidangan dan fakta persidangan agar informasi yang menyebut nama saya tidak menjadi salah tafsir sekaligus merugikan saya pribadi khususnya dan institusi Pemprov Jawa Barat," papar Iwa.

    Iwa mengaku sudah menyampaikan apa yang dia ketahuinya soal proyek Meikarta kepada penyidik KPK yang memeriksanya pada 29 November 2018 lalu. "Mengenai substansi ini sudah sampaikan saat (menjalani pemeriksaan di) KPK. Iya kira-kira begitu, penjelasannya seperti apa yang sampaikan saja," ucapnya.

    Demikian pula dengan Aher. Politisi PKS ini membahas pernah membahas perizinan Meikarta dengan Neneng Hasanah saat keduanya bertemu di Moskow. Aher mengaku pertemuan dengam Neneng merupakan pertemuan biasa antara seorang Gubernur dengan bupati, tanpa membahas hal-hal lain di luar urusan pemerintahan, terlebih soal perizinan proyek Meikarta.

    "Saya biasa ketemu bupati sebagai gubernur, bahas berbagai hal gitu-lah," ucap Aher saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta Convenston Centre (JCC), Senayan Jakarta, Senin (14/1/2019).

    Aher menilai pertemuannya dengan Neneng Hasanah merupakan hal biasa, tak ada pembicaraan tentang proyek Meikarta. Menurutnya, yang dibahas dalam pertemuan di Moskow, hanya menyangkut tugas-tugas gubernur dan bupati.

    "Iya, membahas tugas-tugas gubernur, tugas-tugas bupati. Bukan bahas yang lain-lain, terkait apa saja boleh," tandas Aher. (*)

    Oleh: deni mulyana sasmita / den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Emil Minta KPU Evaluasi Pemilu yang Memakan Korban
    Pemprov Jabar Beri Santunan Petugas KPPS yang MD
    Tol Cisumdawu Seksi Dua di Persiapkan Untuk Mudik
    Besok, Emil Undang Ahliwaris KPPS Pemilu 2019
    Cek Kesiapan Pemilu,Emil Gelar Konferensi Video

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.