web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Aher Manggir dari Panggilan KPK
    net Ahmad Heryawan

    KASUS MEIKARTA

    Aher Manggir dari Panggilan KPK

    • Sabtu, 22 Desember 2018 | 22:52:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis (20/12/2018).

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hingga Kamis (20/12/2018) malam, pihaknya belum menerima keterangan soal ketidakhadiran Aher dalam jadwal panggilan pertamanya.

    "Saksi yang tidak hadir adalah Ahmad Heryawan mantan Gubernur Jawa Barat, tadi tidak hadir tanpa pemberitahuan. Kami belum dapat informasi terkait alasan ketidakhadiran yang bersangkutan," ujar Febri di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

    Menurut Febri, keterangan Aher sangat diperlukan untuk menjelaskan soal rekomendasi terkait tata ruang dalam kasus dugaan tipikor proyek Meikarta. Selain itu, KPK juga perlu mengetahui apa saja yang dilakukan dan yang menjadi kewenangan Aher saat menjabat Gubernur Jabar. Pemeriksaan Aher juga berkaitan dengan sejumlah pejabat Pemprov Jabar yang disebut menerima suap untuk perizinan Meikarta dalam fakta persidangan.

    Febri mengatakan, sebelumnya KPK telah memeroleh keterangan dari mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar terkait aturan dalam rekomendasi tata ruang.

    "Sekarang juga kami tentu perlu memeriksa mantan Gubernur untuk melihat apa yang dia lakukan saat masih aktif menjabat, termasuk delegasi kewenangan dan juga proses atau aturan terkait dengan salah satunya rekomendasi-rekomendasi tersebut. Itu salah satunya sudah kami ungkap di sidang," ungkap Febri.

    Setelah ini, sambung Febri, pihaknya akan melayangkan pemanggilan kedua kepada politisi PKS tersebut. Namun Febri belum bisa memastikan kapan panggilan tersebut akan dilayangkan.

    "Jadi dalam panggilan berikutnya kami berharap yang bersangkutan datang karena kalau panggilan pertama tidak datang tentu panggilan berikutnya adalah panggilan kedua, kami percaya pihak-pihak yang dipanggil akan datang dan kooperatif," ucapnya.

    Aher sendiri mengaku siap diperiksa KPK sebagai saksi. Dia bersedia menjelaskan kepada KPK soal apapun yang berkaitan dengan dirinya.Soal ketidakhadirannya di Gedung KPK, Aher berkilah dirinya tak menerima undangan KPK. Dia menyebut surat panggilan KPK kepadanya salah alamat.

    "Mohon maaf, saya tidak bisa disebut mangkir karena hakikatnya saya tidak menerima surat panggilan," ucap Aher saat dihubungi wartawan, Kamis (20/12/2018) malam.

    "Pasti sebagai warga negara yang baik, ketika saya dipanggil KPK pasti datang. Apalagi klarifikasi kewenangan saya saat saya jadi gubernur," ucap Aher.

    Aher berjanji kooperatif untuk menyampaikan keterangan kepada KPK saat pemeriksaan nanti. "Karena harus menjelaskan posisi saya terkait keputusan gubernur seperti apa, pasti. Saya enggak tahu nanyanya seperti apa. Saya siap memberikan keterangan terkait dengan apa yang saya ketahui tentang Meikarta dan terkait tugas jabatan saya saat menjadi gubernur," tuturnya.

    Nama gubernur Jabar dua periode tersebut memang disebut-sebut dalam dakwaan KPK yang dibacakan dalam sidang kasus suap proyek Meikarta di Pengadilan Negeri (PN) Bandung dengan 4 terdakwa, yaitu Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, dan Taryudi.

    Aher disebut dalam dakwaan mengeluarkan keputusan No 648/Kep.1069- DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi. Dalam surat itu, Aher mendelegasikan pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Jabar.

    Lalu, Dinas PMPTSP Jabar mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, yang intinya Pemprov Jabar akan memberikan rekomendasi dengan catatan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti Pemkab Bekasi sesuai dengan rapat pleno BKPRD Jabar.

    Soal keputusan tersebut, Aher berkilah, pendelegasian kewenangan di pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang.

    "Itu perintah Undang-Undang. Di zaman sekarang itu, gubernur, wali kota, tidak lagi tanda tangan rekomendasi, itu sudah didelegasikan ke kepala dinas satu pintu. Di mana-mana begitu. Untuk supaya kepala dinas bisa tanda tangan, kan masih ada surat pelimpahannya. Itu kalau ceritanya. Tapi enggak tahu apa yang diklarifikasi KPK," tutur Aher. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Mahasiswa KKN UPI Gelar Pelatihan Menyikat Gigi
    Oded M Danial: Dirgahayu Paguyuban Pasundan
    Jabar Minta Penambahan Kuota Haji
    Lantik Dewan Pendidikan, Emil Titipkan 4 Dimensi
    Kecewa, Relawan Gurka Tarik Dukungan dari Emil

    Editorial