web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Petahana Diimbau tak Gunakaan Reses untuk Kampanye

    Petahana Diimbau tak Gunakaan Reses untuk Kampanye

    • Jumat, 7 Desember 2018 | 18:55:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar melaksanakan reses III masa sidang 2018 secara serentak di 12 daerah pemilihan Jabar, terhitung mulai 30 November hingga 11 Desember 2018.

    Wakil Ketua DPW PPP Jabar Yusup Fuadz mengingatkan kepada seluruh kader PPP terutama yang masih duduk sebagai anggota DPRD Jabar untuk tidak memanfaatkan kegiatan reses sebagai ajang kampanye terselubung untuk kepentingan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

    “Kegiatan reses merupakan kewajiban setiap anggota Dewan yang dibiayai uang negara. Karena itu semua bacaleg (bakal calon legislatif) PPP yang maju di Pileg 2019, agar taat aturan saat reses. Jangan jadikan reses sebagai ajang kampanye terselubung," ujar Yusuf Puadz kepada wartawan di Gdung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (6/12/2018).

    Caleg PPP untuk DPRD Jabar dari Dapil Sukabumi ini mengatakan, sebelum kegiatan Reses III DPRD Jabar, partainya sudah mengimbau agar seluruh kader PPP yang kembali mencalonkan diri agar taat aturan yang telah tetapkan dalam reses. 

    "Apabila nanti ada temuan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Jabar, ada bacaleg petahana yang melanggar aturan saat reses atau kegiatan yang dibiayai uang dan fasilitas negara dipakai untuk kampanye, saya akan mendorong Bawaslu Jabar untuk menindak tegas kader PPP yang menjadi bacaleg petahana," papar Yusuf.

    Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jabar Wasikin Marzuki mengatakan, saat ini Bawaslu Jabar mengingatkan petahana yang menjadi peserta Pileg 2019 tidak berkampanye saat melakukan reses. Apabila terbukti melanggar, Bawaslu Jabar akan menindak tegas.

    "Kami akan mengawasi terus kegiatan reses yang dilakukan anggota Dewan yang jadi peserta Pemilu 2019, dan akan menindak tegas mulai dari sanksi administratif sampai pidana apabila terbukti melanggar aturan," jelasnya.

    "Pengawasan ketat sangat penting karena meminimalisasi upaya penyalahgunaan kelengkapan yang didanai oleh APBN atau APBD. Hal ini sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Pasal 304," bebernya. (*)

    Oleh: abdul basir / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    MQK Cara Jabar Tumbuhkan Minat Baca Kitab Kuning
    Akademi Citarum Tanam Dua Jenis Bambu Endemik
    Ridwan Kamil Launching Desa Digital
    Menag Minta Guru Besar Aktif Wujudkan Keberagaman
    Petahana Diimbau tak Gunakaan Reses untuk Kampanye

    Editorial

      Advertisement On Google