JuaraNews, Bandung - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons positif munculnya wacana menaikkan gaji kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota. Hal tersebut merupakan salah satu langkah atau strategi untuk meminimalisir tindakan korupsi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menyatakan setuju atas rencana tersebut. Namun menurutnya, harus didukung dengan kajian mendalam.

"Argumennya lebih baik diberikan secara sah ketimbang diambil secara tidak sah," ujar Bahtiar dalam siaran persnya yang diterima JuaraNews, Jumat (7/12/2018).

Secara obyektif, ujar Bahtiar, gaji kepala daerah saat ini memang masih relatif kecil. Dia mencontohkan, di Pemprov DKI Jakarta sebagai organisasi pemerintahan yang sukses mencegah korupsi dengan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya di atas rata-rata nasional, bahkan mungkin di atas swasta. "Boleh dikata Pemda DKI zero korupsi. Wajar kalau dapat penghargaan dari KPK," terangnya.

Bahtiar juga menyampaikan langkah lain untuk meminimalisis tindakan korupsi. Seperti memberikan alokasi bantuan keuangan bagi partai politik minimal Rp10 ribu per suara seperti hasil kajian yang ada saat ini.

Di menambahkan, saat ini baru Rp1.000 per suara. Bagaimanapun partai politik adalah sumber rekruitmen pejabat negara, baik pemerintah pusat dan daerah.

"Maka keuangan partai politik yang sehat dan mandiri harus didukung supaya partai politik dapat menggunakan anggarannya tersebut untuk fokus pada kaderisasi, rekruitmen, dan pendidikan politik" ujar mantan Direktur Politik Dalam Negeri tersebut.

Sebelumnya wacana menaikkan gaji kepala daerah tersebut diusulkan Ketua KPK Agus Rahardjo, yang prihatin dengan banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, serta remunerasi kepala daerah perlu di-review. (*)

Oleh: abdul basir / den