web stats service from statcounter

Hot News


  • Hadapi PSIS Semarang, Persib Bawa 20 Pemain
    Hadapi PSIS Semarang, Persib Bawa 20 Pemain
    • 20 Juli 2019 | 03:52:00 WIB

    SEBANYAK 20 pemain masuk dalam daftar pemain yang dibawa Pelatih Robert Alberts untuk melakoni laga tandang kontra PSIS Semarang, Minggu (21/7/2019).

Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Jabar Raih Penghargaan Provinsi Informatif
    istimewa/humas pemprov jabar Emil menerima penghargaan dari Wapres JK

    Jabar Raih Penghargaan Provinsi Informatif

    • Selasa, 6 November 2018 | 14:57:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Jakarta - Pemprov Jabar menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP) atas capaian sebagai Provinsi Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik.

    Gubernur Jabar Ridwan Kamil menerima penghargaan ini langsung dari Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jakarta, Senin (5/11/2018).

    Menurut Emil, penghargaan ini merupakan bentuk keseriusan Pemprov Jabar dalam mengelola informasi secara luas dan terbuka.

    "Ini bagian dari semangat pemerintah provinsi, para ASN, juga masyarakat Jawa Barat bahwa saat ini kita hidup di situasi yang sudah sangat terbuka. Sebagai pemimpin tentu kita juga harus terbuka sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat," ujar Emil seusai menerima penghargaan.

    "Ke depan kita akan lihat aspek mana saja yang perlu dipertahankan dan yang kurang akan kita perbaiki," katanya.

    Pemprov Jabar sendiri berhasil meraih kategori Provinsi Informatif sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik setelah melalui beberapa tahap penilaian.

    Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Badan Publik Tahun 2018 dilakukan oleh KIP guna mengetahui pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Badan Publik sebagaimana amanah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

    Dalam Monev tersebut, KIP menilai beberapa indikator, yaitu Indikator Pengembangan Website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik, dan Indikator Penyediaan Informasi Publik.

    Kemudian, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di Jabar, nantinya Gubernur Emil bersama jajarannya akan melakukan monitoring langsung, dengan cara bertanya pada masyarakat.

    "Nanti kita evaluasi pada masyarakat apakah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah sesuai ekspektasi atau belum. Kalau belum kita akan berupaya untuk terus memperbaikin diri," tambah Emil.

    Selain Jabar, ada 3 provinsi lain yang masuk kategori Informatif, yaitu Pemprov Jateng, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Kalimantan Barat. Tahun ini, Pemprov Jabar melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah komando Biro Humas dan Protokol Sekda Pemprov Jabar telah berhasil meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publiknya dari semula meraih kategori 'Provinsi Menuju Informatif' menjadi 'Provinsi Informatif'. Kategori ini merupakan kategori tertinggi dengan range nilai 90-100.

    Kepala Biro Humas dan Protokol Sekda Pemprov Jabar sekaligus sebagai Ketua PPID Utama Jabar mengatakan, raihan ini merupakan lonjakan tinggi yang dicapai atas kerja sama yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jabar.

    Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pentingnya penerapan keterbukaan informasi saat ini. Karena itu, dibutuhkan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan.

    Secara khusus, JK berharap dengan adanya keterbukaan informasi ini dapat diterapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan. Walaupun pada akhirnya tetap saja masih sering ditemukan masalah, baik saat masih proses pengawasan maupun diakhir.

    "Sudah tentu ini (pengawasan) memudahkan kita, karena suatu keterbukaan tanpa pengawasan juga sulit," ungkap JK.

    "Indonesia termasuk negara yang pengawasannya terbanyak. Ada KPK, polisi, jaksa, BPK, semua memeriksa saudara-saudara semuanya. Jadi kalau soal periksa memeriksa kita jagoannya, walaupun kita merasakan begitu banyak pemeriksaan di Negeri Ini timbul masalah-masalah. Jadi ini memang perlu keterbukaan supaya pengawasan itu makin mudah," kata JK. (*)

    den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Jabar Minta Penambahan Kuota Haji
    Lantik Dewan Pendidikan, Emil Titipkan 4 Dimensi
    Kecewa, Relawan Gurka Tarik Dukungan dari Emil
    Pihak Ketiga Wajib Miliki Legal Standing & Relevan
    Tingkat Kemiskinan Turun, Jabar Gencar Bangun Desa

    Editorial