web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


      Perda KTR Bukan Larang Masyarakat Merokok
      istimewa/dprd jabar Iemas Masitoh M Nur

      Perda KTR Bukan Larang Masyarakat Merokok

      • Selasa, 6 November 2018 | 14:01:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung - Pansus VI DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok.

      Anggota Pansus VI DPRD Jabar Iemas Masithoh M Noor menjelaskan, dalam kesempatan tersebut Pansus VI mendapatkan banyak masukan dan informasi terkait perumusan Raperda KTR salah satunya mengenai larangan pemasangan iklan.

      "Tentang pelarangan iklan yang berbau tentang rokok yang masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Cirebon dalam menegakan Perda KTR ini, Kabupaten Cirebon telah merumuskan perda ini sejak dua tahun terkahir ini dan selalu gagal oleh persoalan iklan rokok yang memang menjadi pendapatan daerah yang menguntungkan," papar Iemas, Senin (5/11/2018).

      Dia pun menegaskan, sesungguhnya saat ini yang perlu disosialisasikan atau dipahami dalam Perda ini adalah pengaturan zona larangan merokok bukan larangan merokok. "Perlu ditegaskan Perda ini mengatur zona larangan merokok atau smoking area. Jadi bukan melarang untuk tidak merokok," kata Iemas.

      "Harapan ke depan dengan adanya Perda ini, orang semakin sadar bahwa kesehatan itu sangat penting sehingga pada akhirnya masyarakat tidak merokok untuk menjadi sehat dan kesehatan yang berkualitas dan anggaran untuk membeli rokok akan dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi," tambah Iemas.

      Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Edi Susanto menjelaskan, untuk Kabupaten Cirebon terkait proses pembentukan Perda KTR saat ini masih ditemui banyak hambatan.

      Menurut Edi, terhambatnya proses implementasi Perda terebut karena masih minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang timbul dari rokok, sehingga penegakan sanksi pun menjadi sulit untuk dilakukan.

      "Masih banyak masyarakat yang belum peka terhadap program KTR ini serta sanksi yang masih belum ditegakan dengan tegas mengikat kepada masyarakat sehingga implementasi terhadap Perda KTR ini tidak berjalan dengan baik," ujar Edi.

      Lebih lanjut pihaknya berharap sebagai salah satu upaya penegakan sanksi dan sebagai implementasi dari Perda tersebut diperlukan Satgas khusus. "Diperlukan satgas untuk mendukung jalannya perda ini," pungkasnya. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      DPRD Sayangkan Terjadinya Mal Distribusi Dokter
      Pondok Pesantren Percontohan Pendidikan Keagamaan
      Sinkronisasi Pembangunan di Bogor Harus Sinergis
      DPRD Beri Rekomendasi Pemprov Untuk Tingkatkan PAD
      Evaluasi BUMD Harus Dilakukan Dengan Teliti

      Gedung Sate