web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

      Pansus VI Godok Pembahasan Raperda Rokok
      juaranews/abdul basir Iemas Masithoh M Noer

      Pansus VI Godok Pembahasan Raperda Rokok

      • Jumat, 2 November 2018 | 06:40:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung - Pansus VI DPRD Jabar serius membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

      Pasalnya, tujuan dari raperda tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan dan kekhawatiran pemerintah terhadap warganya yang tidak menyadari akan bahayanya merokok. Karena itu, untuk meminimalisasi dampak dari korban perokok pasif, raperda KTR perlu dibentuk.

      Anggota Pansus VI DPRD Jabar Iemas Masithoh M Noer mengatakan, hingga kini masih banyak perokok yang tidak tahu tempat dan intoleransi terhadap perokok pasif. Tingginya angka kematian yang disebabkan asap rokok, terutama korban yang berasal dari kalangan anak-anak karena masih menjadi perokok pasif.

      “Ini yang kami lihat, banyak yang belum mengetahui kawasan mana saja yan g tidak diperbolehkan bagi perokok,” ujar Iemas di Kantor Pemerintahan Pemkab Bandung di Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (1/11/2018).

      Perda KTR, lanjut Iemas, sudah disahkan di Kabupaten Bandung dan sejauh ini implementasi yang sudah berjalan, namun masih tahap tahap sosialisasi. Untuk itu, Pansus VI mencari dan mempelajari fakta yang ada di Kabupaten Bandung agar akhir tahun ini raperda kawasan tanpa rokok yang digagas Pansus VI bisa selesai atau sudah tersusun dengan baik.

      “Kabupaten Bandung justru sudah selangkah lebih maju karena telah membentuk satgas kawasan tanpa rokok yang membuat perda ini menjadi implementatif,” kata Iemas.

      Menurut Imas, apa yang diberlakukan di Kabupaten Bandung menjadi inspirasi bagi Pansus VI dalam membentuk perda ini dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Jabar ke depannya. Tantangan ke depan, kata Iemas, dalam membentuk raperda ini faktor hambatan yang utama tentunya sebagian besar masyarakat Jabar ini perokok dan akan berbenturan dengan masalah hak azasinya.

      “Penerapan ini akan kami jadikan pertimbangan agar dapat segera selesai untuk disahkan,” tandasnya.

      Seperti diketahui, Pemkab Bandung menerapkan Perda KTR sebagai salah satu upaya mengurangi penyumbang terbesar pencemaran udara dari polutan asap rokok. Namun, Perda No 13/2017 diragukan efektifitasnya bila tanpa ada sanksi tegas dan keteladanan dari pejabat, ulama, maupun tokoh masyarakat.

      Kawasan tanpa rokok merupakan area atau ruangan bebas dari asap rokok, kegiatan memproduksi rokok, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Diciptakannya kawasan tanpa asap rokok dilatarbelakangi perilaku perokok aktif yang mulai mengkhawatirkan dan berisiko terhadap kesehatan, baik dirinya maupun orang di sekitarnya.

      Penetapan KTR merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak generasi sekarang dan generasi mendatang atas kesehatan diri dan lingkungan. KTR yang dimuat dalam Perda tersebut adalah fasilitas publik terkait pendidikan dan kesehatan, area bermain anak, tempat ibadah, transportasi publik, dan gedung perkantoran, serta tempat lainnya. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      BPSK Harus Sering di Sosialisasikan ke Masyarakat
      DPRD Dukung Pemprov Lahirkan Raperda RP3KP
      DPRD Jabar Pastikan Tidak ada WNA Masuk DPT
      DPRD Jabar Pastikan Data WNA Di Purwakarta
      DPRD Jabar Apresiasi Sinergitas TNI & Polri

      Gedung Sate


      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).