web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


      Pansus VI Godok Pembahasan Raperda Rokok
      juaranews/abdul basir Iemas Masithoh M Noer

      Pansus VI Godok Pembahasan Raperda Rokok

      • Jumat, 2 November 2018 | 06:40:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung - Pansus VI DPRD Jabar serius membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

      Pasalnya, tujuan dari raperda tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan dan kekhawatiran pemerintah terhadap warganya yang tidak menyadari akan bahayanya merokok. Karena itu, untuk meminimalisasi dampak dari korban perokok pasif, raperda KTR perlu dibentuk.

      Anggota Pansus VI DPRD Jabar Iemas Masithoh M Noer mengatakan, hingga kini masih banyak perokok yang tidak tahu tempat dan intoleransi terhadap perokok pasif. Tingginya angka kematian yang disebabkan asap rokok, terutama korban yang berasal dari kalangan anak-anak karena masih menjadi perokok pasif.

      “Ini yang kami lihat, banyak yang belum mengetahui kawasan mana saja yan g tidak diperbolehkan bagi perokok,” ujar Iemas di Kantor Pemerintahan Pemkab Bandung di Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (1/11/2018).

      Perda KTR, lanjut Iemas, sudah disahkan di Kabupaten Bandung dan sejauh ini implementasi yang sudah berjalan, namun masih tahap tahap sosialisasi. Untuk itu, Pansus VI mencari dan mempelajari fakta yang ada di Kabupaten Bandung agar akhir tahun ini raperda kawasan tanpa rokok yang digagas Pansus VI bisa selesai atau sudah tersusun dengan baik.

      “Kabupaten Bandung justru sudah selangkah lebih maju karena telah membentuk satgas kawasan tanpa rokok yang membuat perda ini menjadi implementatif,” kata Iemas.

      Menurut Imas, apa yang diberlakukan di Kabupaten Bandung menjadi inspirasi bagi Pansus VI dalam membentuk perda ini dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Jabar ke depannya. Tantangan ke depan, kata Iemas, dalam membentuk raperda ini faktor hambatan yang utama tentunya sebagian besar masyarakat Jabar ini perokok dan akan berbenturan dengan masalah hak azasinya.

      “Penerapan ini akan kami jadikan pertimbangan agar dapat segera selesai untuk disahkan,” tandasnya.

      Seperti diketahui, Pemkab Bandung menerapkan Perda KTR sebagai salah satu upaya mengurangi penyumbang terbesar pencemaran udara dari polutan asap rokok. Namun, Perda No 13/2017 diragukan efektifitasnya bila tanpa ada sanksi tegas dan keteladanan dari pejabat, ulama, maupun tokoh masyarakat.

      Kawasan tanpa rokok merupakan area atau ruangan bebas dari asap rokok, kegiatan memproduksi rokok, menjual, mengiklankan, atau mempromosikan produk tembakau. Diciptakannya kawasan tanpa asap rokok dilatarbelakangi perilaku perokok aktif yang mulai mengkhawatirkan dan berisiko terhadap kesehatan, baik dirinya maupun orang di sekitarnya.

      Penetapan KTR merupakan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak-hak generasi sekarang dan generasi mendatang atas kesehatan diri dan lingkungan. KTR yang dimuat dalam Perda tersebut adalah fasilitas publik terkait pendidikan dan kesehatan, area bermain anak, tempat ibadah, transportasi publik, dan gedung perkantoran, serta tempat lainnya. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      DPRD Sayangkan Terjadinya Mal Distribusi Dokter
      Pondok Pesantren Percontohan Pendidikan Keagamaan
      Sinkronisasi Pembangunan di Bogor Harus Sinergis
      DPRD Beri Rekomendasi Pemprov Untuk Tingkatkan PAD
      Evaluasi BUMD Harus Dilakukan Dengan Teliti

      Gedung Sate