web stats service from statcounter

Hot News


  • 1.200 Santri Ikuti Perkemahan Pramuka Nusantara
    1.200 Santri Ikuti Perkemahan Pramuka Nusantara
    • 22 Maret 2019 | 21:38:00 WIB

    SEBANYAK 1200 santri pramuka mewakili Pondok Pesanten di seluruh Jabar mengikuti PPSN ke-4 tingkat Jabar 2019, di Bumi Perkemahan Pramuka, Kabupaten Pangandaran

Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

      DPRD dan Praktisi Kesehatan Bahas Raperda Rokok
      juaranews/abdul basir

      DPRD dan Praktisi Kesehatan Bahas Raperda Rokok

      • Selasa, 30 Oktober 2018 | 11:25:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews,Bandung - DPRD Jabar menggelar Hearing Dialog bersama para praktisi kesehatan, sebagai salah satu upaya pembahasan Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) di Kabupaten Cirebon, Minggu (28/10/2018).

      Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar Yedi Sunardi menjelaskan, hearing dialog tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menjaring informasi dan masukan dari para praktisi kesehatan dan pihak-pihak terkait penyusunan Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelnggaraan Pengamanan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

      "Segingga BP Perda, akan dapat masukan ataupun data langsung dari masyarakat yang berkepentingan dengan Raperda ini, dan akan menjadi salah satu bahan pertimbangan kebijakan yang akan diambil dalam pembahsan raperda lebih lanjut," kata Yedi.

      Sementara itu, Kepala BP Perda DPRD Jabar Habib Syarief Muhammad mengungkapkan, tingkat kesehatan masyarakat Jabar saat ini dalam kondisi yangg memprihatinkan, dan semakin kompleks.

      "Semakin banyak pula masyarakat yang sakit. Sehingga amanat Undang-undang Kesehatan yang telah mengatur anggaran bidang kesehatan sebesar 10 persen baik dari APBN maupun APBD," ujar Habib.

      Dia menambahkan, pada kenyataannya anggaran tersebut belum efektif dan belum menjadi solusi terbaik dalam menangani masalah kesehatan.

      "Hal ini terlihat dari hari kehari di hampir seluruh rumah sakit, baik rumah sakit, rujukan maupun RSUD termasuk juga swasta terdapat antrian orang berobat yang bukan semakin berkurang. Selain itu, keberadaan BPJS yang dijadikan salah satu alternatif dalam penangan kesehatan ternyata juga belum mampu menjadi solusi," papar Habib.

      Tidak sedikit Perda yang telah ditetapkan sebagai produk hukum juga dalam aplikasinya tidak dapat berfungsi sebagai payung hukum. Habib menjelaskan hal tersbut terjaid karena tidak konsisten dan tidak realistis.

      "Karena mungkin pemikiran-pemikiran yang masuk dalam Perda tersebut tidak bisa mengkaper keseluruhan permaslahan yang ada ditengah masyarakat,"ucapnya.

      “Mudah mudahan melalui kegiatan Hearing Dialog seperti ini kita dapat masukan langsung dari bawah bottom up . Sehingga dapat menghasilkan sebuah Perda yang memang jadi salah satu solusi yang berkaitan dengan Kesehatan Masyarakat,” sambungnya.

      Wakil Ketua Komisi V Yomanius Untung menyatakan, setelah 3 tahun diajukan oleh eksekutif raperda ini terkesan jalan di tempat. Sehingga komisi V berinisiatif untuk mengambil alih raperda itu menjadi hak inisiatif Komisi V. Hal tersebut dilakukan agar proses perumusan raperda bisa terus berjalan.

      "Dengan asumsi bahwa Kawasan Tanpa Rokok itu punya dampak yang kuat, dan berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan lingkungan dan masyarakat. Jadi ini merupakan langkah proaktif kita menjadikan ini sebagai hak inisiatif Komisi V," tegas Untung.

      Dia berharap masukan dan informasi yang didapat dari dialog hearing ini akan jadi bahan masukan bagi Pansus yang sudah terbentuk. “Saya pikir ini akan membuat kita semakin yakin dan bersegera menyelesaikan pekerjaan di pansus raperda ini," ujarnya.

      "Kita mengadopsi kontennya, kita melihat pengalaman dari mulai rancangan pelaksanaan hingga penindakan, kita ambil dari kabupaten/kota yang sudah menerapkan perda sekurang-kurangnya peraturan kepala daerah," pungkas Untung. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      DPRD Minta Pemprov Perhatikan Tugu Batas Provinsi
      BPSK Harus Sering di Sosialisasikan ke Masyarakat
      DPRD Dukung Pemprov Lahirkan Raperda RP3KP
      DPRD Jabar Pastikan Tidak ada WNA Masuk DPT
      DPRD Jabar Pastikan Data WNA Di Purwakarta

      Gedung Sate


      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).