web stats service from statcounter

Hot News


  • Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe
    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe
    • 16 September 2019 | 16:13:00 WIB

    RIDWAN Kamil menanggapi serius petisi penandatanganan secara online di website change.org meminta agar BIJB Kertajati diganti namanya menjadi BJ Habibie.

Inspirasi


    Datangi DPRD, Guru Hononer Minta Diangkat jadi PNS
    juaranews/abdul basir Komisi V DPRD Jabar menerima audiensi guru honorer

    Datangi DPRD, Guru Hononer Minta Diangkat jadi PNS

    JuaraNews, Bandung - Memeringati Hari Guru Internasional, puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Tenaga Administrasi Sekolah (FHTAS), Forum Tenaga Honorer Sekolah (FTHS), dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar mendatangi Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (5/10/2018).

    Kedatangan guru honorer tersebut untuk menyampaikan tuntutan kepada anggota Dewan agar pemerintah merevisi UU No 5/2014 tentang ASN, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) No 36/2018 dengan maksimal peserta seleksi CPNS berusia 45 tahun.

    "Tolong Komisi V DPRD Jabar menyampaikan tuntutan kami kepada Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat agar peraturan tersebut direvisi dan mengangkat tenaga guru honorer dan tenaga administrasi sekolah menjadi PNS," ujar Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan (Dinas) Jabar Asep Suhanggan seusai melakukan audiensi dengan anggota Komisi V DPRD Jabar.

    Selain itu, guru honorer yang mengajar di sekolah negeri diberikan SK status guru honorer tetap, sehingga nantinya bisa mengikuti sertifikasi guru.

    "Guru dan tenaga administrasi sekolah honorer yang tidak lolos menjadi CPNS diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan memprioritaskan usia yang lebih tua," ucapnya.

    Sementara itu, Komisi V DPRD Yumanius Untung mengatakan, tuntutan guru honorer yang sudah dipaparkan kepadanya akan ditindak lanjuti dengan merekomendasikan kepada ketua DPRD Jabar untuk menyampaikan kepada lembaga yang bersangkutan.

    "Kita akan sampaikan kepada pimpina Dewan, untuk minta penjelasan kepada Kemenpan-RB terkait tidak bisanya kelompok K2 mengikuti Seleksi CPNS dikarenakan tidak memunhi persyaratan,"tandasnya. (*)

    Oleh: abdul basir / den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe
    Mahasiswa Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Jokowi
    Gudang Brimob Jateng Meledak
    Irjen Firli Bahuri Terpilih jadi Ketua Baru KPK
    Emil Raih IDC Digital Transformation Awards 2019

    Editorial