Datangi DPRD, Guru Hononer Minta Diangkat jadi PNS - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Datangi DPRD, Guru Hononer Minta Diangkat jadi PNS
    juaranews/abdul basir Komisi V DPRD Jabar menerima audiensi guru honorer

    Datangi DPRD, Guru Hononer Minta Diangkat jadi PNS

    JuaraNews, Bandung - Memeringati Hari Guru Internasional, puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Tenaga Administrasi Sekolah (FHTAS), Forum Tenaga Honorer Sekolah (FTHS), dan Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jabar mendatangi Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (5/10/2018).

    Kedatangan guru honorer tersebut untuk menyampaikan tuntutan kepada anggota Dewan agar pemerintah merevisi UU No 5/2014 tentang ASN, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB) No 36/2018 dengan maksimal peserta seleksi CPNS berusia 45 tahun.

    "Tolong Komisi V DPRD Jabar menyampaikan tuntutan kami kepada Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat agar peraturan tersebut direvisi dan mengangkat tenaga guru honorer dan tenaga administrasi sekolah menjadi PNS," ujar Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan (Dinas) Jabar Asep Suhanggan seusai melakukan audiensi dengan anggota Komisi V DPRD Jabar.

    Selain itu, guru honorer yang mengajar di sekolah negeri diberikan SK status guru honorer tetap, sehingga nantinya bisa mengikuti sertifikasi guru.

    "Guru dan tenaga administrasi sekolah honorer yang tidak lolos menjadi CPNS diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan memprioritaskan usia yang lebih tua," ucapnya.

    Sementara itu, Komisi V DPRD Yumanius Untung mengatakan, tuntutan guru honorer yang sudah dipaparkan kepadanya akan ditindak lanjuti dengan merekomendasikan kepada ketua DPRD Jabar untuk menyampaikan kepada lembaga yang bersangkutan.

    "Kita akan sampaikan kepada pimpina Dewan, untuk minta penjelasan kepada Kemenpan-RB terkait tidak bisanya kelompok K2 mengikuti Seleksi CPNS dikarenakan tidak memunhi persyaratan,"tandasnya. (*)

    Oleh: abdul basir / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Aktivitas Masjid pada New Normal Hanya di Zona Biru
    10 Provinsi tak Laporkan Adanya Penambahan Covid-19
    Pemerintah Ijinkan 102 Zona Hijau Kembali Produktif, Jawa Barat tak Termasuk
    Situasi Terkendali, RSHS Bandung Siap Buka Layanan Kesehatan Non-COVID-19
    8 Daerah tak Laporkan Penambahan Positif Covid-19
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads