Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Sekda: Tanah dan Bangunan Disnak Sah Milik Pemprov
    juaranews/abdul basir Iwa Karniwa

    Sekda: Tanah dan Bangunan Disnak Sah Milik Pemprov

    JuaraNews, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa memastikan Pemprov Jabar merupakan pemilik tanah dan bangunan Kantor Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan (Disnakan) Jabar yang sah secara hukum.

    Iwa mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa status kepemilikan Pemprov atas bangunan yang kini disegel secara sepihak adalah sah. “Statusnya sah masih milik Pemprov,” tegas Iwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (1/10/18).

    Menurutnya, bukti-bukti hukum yang dimiliki Pemprov sudah disampaikan Biro Hukum Setda Pemprov Jabar pada pihak terkait agar bisa menjadi bahan guna membantu pihaknya mempertahan aset negara. “Jadi kita akan mempertahankan sertifikat yang juga masih atas nama Pemprov,” ucapnya.

    Terkait adanya para ASN Dinnakan yang kesulitan masuk ke kantor hingga membuat pelayanan terganggu, Iwa meminta detail teknis tersebut ditanyakan pada Kadisnakan Dewi Sartika. “Intinya kita akan tetap mempertahankan aset negara, ini sudah jadi kewajiban kita,” katanya.

    Pemprov sendiri sudah mengantongi novum baru yang akan dipakai untuk mengajukan peninjauan kembali kedua ke Mahkamah Agung. Iwa menuturkan bukti hukum baru ini tengah disusun dan segera dikirimkan. “Ini kenapa tidak bisa dieksekusi karena salah persil. Kronologinya sudah disampaikan ke pihak terkait,” pungkasnya.

    Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Pemprov Jabar Koesmayadi Tatang Padmadinata, menambahkan, upaya okupasi dan penyegelan sepihak adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum.

    Menurutnya, jika merujuk ketentuan Pasal 60 UU No 2/1986 tentang Peradilan Umum jo Pasal 54 ayat 2 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang memiliki kewenangan melakukan eksekusi pengosongan adalah Ketua Pengadilan Negeri, bukan ormas atau orang perorangan. (*)

    Oleh: abdul basir / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Ridwan Kamil Minta Pemkot Bandung Gelar Tes Massif di Secapa AD
    BMPI Lakuan Audiensi Dengan FPDIP DPRD Kota Bandung
    Diduga Dibunuh, Jenazah Jurnalis Metro TV Ditemukan di Pinggir Tol
    Gugus Tugas Covid-19 Jabar : Klaster Secapa Bukan Akibat Pelonggran PSBB
    Tuntut Kejelasan RUU HIP, Ratusan Massa Aksi Geruduk Gedung Sate
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads