web stats service from statcounter

Hot News


  • Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe
    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe
    • 16 September 2019 | 16:13:00 WIB

    RIDWAN Kamil menanggapi serius petisi penandatanganan secara online di website change.org meminta agar BIJB Kertajati diganti namanya menjadi BJ Habibie.

Inspirasi


    Sekda: Tanah dan Bangunan Disnak Sah Milik Pemprov
    juaranews/abdul basir Iwa Karniwa

    Sekda: Tanah dan Bangunan Disnak Sah Milik Pemprov

    JuaraNews, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa memastikan Pemprov Jabar merupakan pemilik tanah dan bangunan Kantor Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan (Disnakan) Jabar yang sah secara hukum.

    Iwa mengatakan pihaknya sudah mendapatkan kepastian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa status kepemilikan Pemprov atas bangunan yang kini disegel secara sepihak adalah sah. “Statusnya sah masih milik Pemprov,” tegas Iwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (1/10/18).

    Menurutnya, bukti-bukti hukum yang dimiliki Pemprov sudah disampaikan Biro Hukum Setda Pemprov Jabar pada pihak terkait agar bisa menjadi bahan guna membantu pihaknya mempertahan aset negara. “Jadi kita akan mempertahankan sertifikat yang juga masih atas nama Pemprov,” ucapnya.

    Terkait adanya para ASN Dinnakan yang kesulitan masuk ke kantor hingga membuat pelayanan terganggu, Iwa meminta detail teknis tersebut ditanyakan pada Kadisnakan Dewi Sartika. “Intinya kita akan tetap mempertahankan aset negara, ini sudah jadi kewajiban kita,” katanya.

    Pemprov sendiri sudah mengantongi novum baru yang akan dipakai untuk mengajukan peninjauan kembali kedua ke Mahkamah Agung. Iwa menuturkan bukti hukum baru ini tengah disusun dan segera dikirimkan. “Ini kenapa tidak bisa dieksekusi karena salah persil. Kronologinya sudah disampaikan ke pihak terkait,” pungkasnya.

    Asisten Daerah Bidang Administrasi Setda Pemprov Jabar Koesmayadi Tatang Padmadinata, menambahkan, upaya okupasi dan penyegelan sepihak adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum.

    Menurutnya, jika merujuk ketentuan Pasal 60 UU No 2/1986 tentang Peradilan Umum jo Pasal 54 ayat 2 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang memiliki kewenangan melakukan eksekusi pengosongan adalah Ketua Pengadilan Negeri, bukan ormas atau orang perorangan. (*)

    Oleh: abdul basir / den

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe
    Mahasiswa Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Jokowi
    Gudang Brimob Jateng Meledak
    Irjen Firli Bahuri Terpilih jadi Ketua Baru KPK
    Emil Raih IDC Digital Transformation Awards 2019

    Editorial