Emil Akan Panggil PT Agronesia - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Emil Akan Panggil PT Agronesia
    ilustrasi

    Emil Akan Panggil PT Agronesia

    • Kamis, 20 September 2018 | 10:04:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Gubernur Jabar mengaku tidak mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS karyawan PT Agronesia. Hal ini disampaikannya seusai rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (19/7/2018).

    Emil mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya tunggakan iuran BPJS karyawan PT Agronesia ke pihak BPJS. Untuk itu, dirinya akan memanggil Direksi PT Agronesia dalam waktu dekat. "Saya belum mendapat laporan tersebut, dan secepatnya akan memanggil Direksi PT Agronesia," tegasnya.

    Dalam pemberitaannya sebelumnya, diduga PT Agronesia menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak 2016. Diperkirakan nilainya mencapai Rp3,6 miliar. Perwakikan BPJS maupun dari pihak PT Agronesia, enggan berkomentar ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut.

    Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Fery Sofwan ketika dikonfirmasi tidak membantah adanya tunggakan iuran BPJS karyawan PT Agronesia. Namun Fery mengaku tidak mengetahui secara pasti besarannya. "Pihak BPJS akan menghitung secara keseluruhan jumlahnya, setelah itu baru diketahui nilai pastinya," ujar Fery.

    PT Agronesia adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov Jabar. Data yang dirilis Jabar Development Watch (JDW) dari 11 BUMD Provinsi Jabar, hanya Bank Jabar Banten (BJB) yang dinilai memiliki profit, itupun masih terjadi deluasi kepemilikan saham yang semula 41℅ turun menjadi 38℅. Bahkan terancam akan kembali terjadi penurunan saham jika di tahun ini Pemprov Jabar tidak melakukan penyertaan modal sekitar Rp300 miliar-500 miliar.

    "Ini sangat memprihatinkan. BUMD seharusnya menjadi salah satu andalan PAD Pemprov Jabar. Untuk itu kami menyarankan Gubernur Jawa Barat yang baru untuk segera melakukan evaluasi keuangan yang ada di BUMD," jelas Ketua JDW Yoga Udayana yang ditemui di Bandung, Rabu (18/9/2018).

    Langkah evaluasi, lanjut Yoga, harus segera dilakukan Emil, dan tidak perlu menunggu pembentukan pansus BUMD. "Jujur saja pembentukan pansus BUMD yang sering dilakukan untuk menyehatkan dan menyelamatkan BUMD hasilnya tidak optimal. Buktinya BUMD selalu merugi," tegas Yoga.

    Disisi lain, menurut Yoga, pejabat terkait yang menangani BUMD harus melaporkan kondisi sebenarnya BUMD, jangan sampai melakukan manipulasi data dan informasi kepada gubernur. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Aktivitas Masjid pada New Normal Hanya di Zona Biru
    10 Provinsi tak Laporkan Adanya Penambahan Covid-19
    Pemerintah Ijinkan 102 Zona Hijau Kembali Produktif, Jawa Barat tak Termasuk
    Situasi Terkendali, RSHS Bandung Siap Buka Layanan Kesehatan Non-COVID-19
    8 Daerah tak Laporkan Penambahan Positif Covid-19
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads