JuaraNews, Bandung - Tim Optimasi dan Sinkronisasi yang ditugasi menyusun program di masa peralihan kepemimpinan di Pemprov Jabar, resmi dibubarkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Sabtu (15/9/2018).

Saat pembubaran di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata Kota Bandung tersebut, tim yang diketuai Erry Hardjapamekas menyampaikan berkas rekomendasi setebal 842 halaman kepada Emil dan wakilnya Uu Ruzhanul Ulum. Emil menyebutkan, rekomendasi yang disusun 560 anggota terdiri atas 10 profesor dan 133 doktor tersebut berupa 5.500 usulan yang menghasilkan 742 program.

Emil sendiri mempercayakan tumpukan rekomendasi dari Tim Optimasi dan Sinkronisasi tersebut kepada Sekda Jabar Iwa Karniwa, untuk diaplikasikan ke dalam peraturan birokrasi, penganggaran, rencana aksi, dan diuruskan pengawasannya. Emil mengatakan, dengan mengumpulkan rekomendasi ini, Jabar berhasil mencetak sejarah baru dalam membangun peradaban dan pemerintahan melalui cara kolaborasi individu di Jabar. Berbagai aspirasi dari masyarakat, katanya, diserap untuk bisa dijalankan pemerintahan yang baru.

"Pak Iwa Karniwa, mohon terjemahkan semua ini ke dalam bahasa birokrasi, bahasa anggaran, aksi, dan pengawasan. Tidak bisa dibayangkan energi cinta seheboh dan sebanyak ini, dari 31 kelompok kerja, 565 anggota, 10 profesor, dan 133 doktor, dalam genap 200 kali rapat, menghasilkan 800-an halaman, menampung 5.500 usulan, dan berbuah 742 program. Ini angka-angka bersejarah," papar Emil.

Mantan Wali Kota Bandung ini menyebutkan, dengan demikian dia dan wakilnya akan memulai merekayasa masa depan Jabar dengan demokratis, meminta masyarakat mengawasi jalannya program ini.

"Pak Iwa tolong sediakan ruangan di Gedung Sate, mau di Command Center atau di mana yang representatif. Sehingga jalannya program yang berjumlah 700-an ini bisa dimonitor siapapun. Buatkan website-nya," pesan Emil kepada Iwa.

Emil sendiri mengaku belum membaca rekomendasi tersebut tapi sudah bisa membayangkannya. Emil mengatakan tugas ini ada di pundak Sekda Jabar Iwa Karniwa untuk dibuktikan kepada rakyat Jabar.

"Pak Iwa bagaimana 700-an program ini bisa diterjemahkan jadi program. Ini ke dinas mana, itu ke dinas mana, anggaran program gimana. Ini belun jadi dokumen resmi, mohon izin 2019 masih eksperimental, dokumen ini baru punya dasar hukum setelah jadi RPJMD," katanya.

Dengan adanya rekomendasi ini, Emil mengibaratkan dirinya dan Uu adalah sopir dan kondektur kendaraan umum, dengan penumpang yang merupakan warga Jabar. "Kendaraan yang membawa paket perubahan, kardus berisi mimpi, kendaraan Jabar Juara Lahir Batin," katanya.

"Selalu ada dinamika di tengah jalan, mungkin mobil ada sedikit kendala, sopirnya tunduh (ngantuk), ada batu di jalan, ada yang lempar batu dari jembatan, kendaraan harus tetap dijaga, penumpang harus mengingatkan, supaya sopir amanah sesuai perjanjian menuju Jabar Juara Lahir Batin," sambungnya.

Emil menambahkana, untuk mewujudkan program-program tersebut, tidak bisa semuanya mengandalkan APBD Jabar. Untuk itu, Emil akan mengetuk dana dari APBN, APBD kabupaten kota, dana investasi, hibah swasta atau CSR, sampai dana keumatan.

Untuk melobi pemerintah pusat, Emil akan membentuk tim pelobi demi mendapat banyak anggaran. Selama ini, katanya, kekuatan lobi Jabar kepada pusat sangat lemah, padahal masih bisa ditingkatkan lagi jika tetap konsisten dan bersabar menjalani tahapan sampai Kementerian mengucurkan anggarannya.

"Karena dana terbatas, jadinya antara diketeng-keteng atau diemet-emet. Maka saat APBD tidak cukup, ketuk pintu pusat, ketuk pintu Bappenas. Kita cari anggota tim pelobi yang sering ditolak cintanya, supaya sabar dan kuat sampai anggaran dapat," pungkasnya. (*)

den