JuaraNews, Bandung – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Barat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (mou) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Ditandatangani pula MOU yang sama antara 27 KONI Kabupaten/Kota dengan masing-masing Kejari yang ada di Jawa Barat.

Penandatanganan MOU diselenggarakan di Hotel Grand Aquilla Jalan Dr Otten Djundjunan Bandung, Rabu (5/9/2018). Kerja sama dilakukan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Ketua KONI Jabar Ahmad Saepudin mengatakan, kerjasama dengan Kejati Jabar dilakukan untuk  menciptakan misi keolahragaan ke depan, khususnya di Jawa Barat. Dengan kerjasama ini, pihaknya ingin pengelolaan keolahragaan ke depan lebih tepat, benar, dan baik.

“Anggaran yang kita miliki ini berasal dari pemerintah daerah yang harus dipertangungjawabkan. Karena itu, dengan kerjasama ini kita ingin pengelolaan keuangan daerah yang diberikan kepada KONI bisa lebih baik,” tegasnya.

Sementara Wakil Kajati Jabar Didik Istiyanta menuturkan, ‎penandatanganan kerja sama dengan KONI ditujukan untuk memberikan arahan dan petunjuk bagi KONI Jabar maupun KONI Kota/Kabupaten. Dengan pendampingan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara diharapkan segala kegiatan keolahragaan di Jabar dan kota/kabupaten berjalan lancar.

“Bentuknya berupa pertimbangan hukum sebelum kegiatan, ‎pendampingan hukum pada saat kegiatan berjalan, ‎dan audit setelah selesai kegiatan‎,” ujar Didik seusai penandatanganan MOU.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Bandung Aan Juhana mengatakan, penandatanganan ini akan sangat bermanfaat bagi penggunaan anggaran di organisasinya. Tak jarang, katanya, stafnya menghadapi situasi yang membingungkan dan dianggap duplikasi saat menggunakan anggaran. “Misalnya dalam soal honor, setiap bulan pengurus KONI sudah mendapatkan honor. Pada saat kegiatan sering kami memberikan honor lagi. Dalam pemeriksaan BPK ini salah. Tapi bagaimana, KONI kan bukan PNS namun hanya menggunakan anggaran negara. Tapi kata BPK tetap hal itu tak boleh,” katanya.

Situasi seperti inilah, katanya, yang perlu mendapatkan pertimbangan dari Kejaksaan hal apa yang harus kami lakukan. “Tujuannya agar penggunaan anggaran ini lebih baik dan lebih benar lagi,” kata Aan lagi. (*)

Oleh: ude gunadi / ude