JuaraNews, Bandung - Ketua Komisi V DPRD Jabar Syamsul Bachri mengatakan ada yang tidak biasa dari laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan APBD TA 2017 yang belum lama ini disampaikan Pj Gubernur Jabar Mochamad Iriawan.

“Seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban adalah Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat sebab dia yang menggunakan anggaran. Bukan M Iriawan sebagi penjabat yang menyampaikan pertanggungjawaban,” kata Syamsul Bachri, Selasa (31/7/2018)

"Karena sebagaimana diketahui bahwa yang menggunakan APBD 2017 itu Aher (Ahmad Heryawan), bukan Pj. Tapi ini kenapa PJ yang harus menyampaikan dan mempertanggungjawabkannya baik secara pribadi maupun kelembagaan,” ujarnya.

Menurut Syamsul, LPJ APBD TA 2017 bukan hanya pertanggungjawaban secara kelembagaan yakni Gubernur kepada DPRD, tetapi juga secara pribadi Aher kepada masyarakat melalui dewan.

“Jadi saya melihatnya tidak sinkron atau dengan kata lain yang menggunakan anggaran itu Aher, kok yang bertanggung jawab justru Pj Gubernur Jabar, M Iriawan,” jelas Syamsul.

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, terkait APBD TA 2017 yang digunakan selama kepemimpinan Aher, tapi LPJ-nya disampaikan Iriawan sudah sesuai aturan. Hal itu sudah berkorelasi secara kelembagaan.

“Sudah sesuai aturan, bisa dikatakan sah, meski yang bertanggung jawab dan yang menggunakan berbeda secara pribadi, tetapi secara kelembagaan sama,” pungkasnya.(*)

Oleh: abdul basir / fan