web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    BPK-Pemkot Bandung Sinkronkan Data Piutang PBB
    Istimewa

    BPK-Pemkot Bandung Sinkronkan Data Piutang PBB

    JuaraNews, Bandung - Pemkot Bandung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar tengah menyinkronkan data dan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2017 dan semester I Tahun 2018.

    Data tersebut merupakan catatan piutang pajak yang kewenangannya telah berpindah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, Arman Syifa, penyelarasan untuk memastikan data piutang pajak yang dikelola Pemerintah Kota Bandung menjadi lebih terstruktur sesuai dengan standar BPK.

    Selama 35 hari, Tim BPK akan menganalisa dan mengevaluasi atas data yang dikelola Pemkot Bandung. “Ada beberapa langkah yang menurut kami perlu lebih diperhatikan. Nanti rekomendasi ini akan kami sampaikan langsung melalui BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah),” ungkap Arman saat Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas PBB-P2 di Pendopo Kota Bandung, Senin (30/7/2018).

    Analisa oleh BPK, lanjut Arman, akan bermuara pada rekomendasi dan masukan untuk Pemkot Bandung. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah melalui PBB. “Output-nya rekomendasi kinerja untuk perbaikan-perbaikan,” tuturnya.

    Sementara itu, Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil menyambut baik proses itu. Ia berharap, pemeriksaan BPK terhadap data piutang PBB Kota Bandung bisa membuka jalan bagi Pemkot untuk bekerja semakin optimal.

    “(Piutang) itu memang sedang kita sisir dengan program sensus dengan ITB supaya kita pahami posisinya,” ungkap Ridwan.

    Kendati begitu, pihaknya menyampaikan, Kota Bandung memiliki kebijakan khusus mengenai PBB. Ridwan menilai, perhitungan kebijakan Pajak Bumi Bangunan harus mengusung prinsip keadilan. Artinya, ada pertimbangan-pertimbangan sosial yang digunakan saat menentukan besaran PBB. Itulah yang kini diterapkan di Kota Bandung.

    “Kami menggunakan kebijakan sosiologis politis, tidak semua orang ditagih begitu saja. Untuk kondisi tertentu, misalnya yang sangat miskin, kan kita nolkan, atau organisasi sosial yang perlu kita bantu,” katanya.

    Adanya subsidi PBB bagi warga miskin itu sama sekali tidak merugikan negara. Bahkan, dengan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) oleh BPPD, pemerintah mampu mendongkrak lebih banyak pemasukan.(*)

    fan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Kepengurusan Terancam Bubar, BBI%MC Lapor Polisi
    Emil Resmikan Block71 Bandung
    PR Summit Bandung Kampanyekan #ViralKabarBaik
    Pemkot Kaji Pemberlakukan Sistem Ganjil-Genap
    Kejahatan Marak, Pemkot Bakal Tambah Jumlah CCTV

    Editorial

      Info Kota

    • DAFTAR CALON TETAP

    • image006.png
    • image007.png
    • image010.png
    • image012.png
    • image098.png
    • image100.png
    • image102.png
    • image104.png
    • image162.png
    • image164.png
    • image166.png
    • image168.png
    • image239.png
    • image241.png
    • image245.png
    • image243.png