JuaraNews, Bandung - Pj Gubernur Jabar Mochammad Iriawan mengungkapkan, Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2018, jadi momentum menunjukkan keprihatinan, kepedulian, tanggung jawab dan tekad untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Karena itu, setiap komponen masyarakat, dan seluruh stakeholder, memiliki kewajiban untuk melawan peredaran narkotika baik dari segi peredaran maupun pemberantasan. "HANI, tentunya kita peringati setiap tahun. Kita prihatin terhadap peredaran narkotika yang ada di negara kita, khususnya di Jabar," kata Pj Gubernur Iriawan.

Perlu ada tekad yang maksimal, ungkap Iwan. Bila tidak dicegah atau diberantas, bukan tak mungkin, peredaran narkotik akan semakin merajarela, mengancam masa depan bangsa. "Narkotik adalah masalah dunia, jaringannya amat sangat hebat. Kita tahu beberapa sindikat, bahkan mengendalikan narkotika dari dalam lembaga permasyarakatan. Jadi mereka tidak dibatasi ruang dan gerak," kata Iriawan.

Harus ada penanganan khusus agar narkotika tidak berkembang, sambung Iwan. Strategi khusus tersebut, yaitu penanganan utuh antara "suplly reduction" dan "demand reduction". Suplly Reduction, yaitu memutus mata rantai pemasok narkoba dari mulai produsen sampai dengan jaringannnya. Sementara Demand reduction, yaitu memutus mata rantai para pengguna narkoba.

Dari data BNN (Periode Januari-Desember 2017), diungkap 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan Narkoba di Indonesia. Dalam kasus tersebut, diamankan 58.365 orang tersangka kasus Narkoba, 34 tersangka TPPU dan 79 tersangka tewas akibat melakukan perlawanan saat penindakan.

BNN telah menemukan 739 zat narkotika jenis baru (new psychoactive substances/NPS) yang dilaporkan oleh 106 negara. Juga telah diidentifikasi 68 zat NPS telah masuk Indonesia dan beredar luas di masyarakat. Estimasi jumlah penyalahguna narkoba lebih dari 3 juta orang. Pada tahun 2017 11.071 orang mati karena narkoba atau 30 orang mati perhari.

Adapun Estimasi kerugian biaya ekonomi nasional akibat narkoba Tahun 2017 sebesar Rp.84,7 triliun (Rp77,4 triliun untuk kerugian biaya pribadi dan Rp7,27 triliun untuk kerugian biaya sosial). Jabar sendiri, lanjut Iriawan, menjadi provinsi dengan kerugian biaya sosial ekonomi tertinggi di Indonesia akibat penyalahgunaan narkoba sebesar Rp16,19 triliun karena jumlah konsentrasi penyalahgunaan terbanyak di Indonesia, kemudian kedua di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp12,34 Triliun.

Jabar sendiri merupakan provinsi tertinggi pertama penyalahguna narkoba sebesar 645.482, kedua Jawa timur sebesar 492.157 dan ketiga Jawa Tengah sebesar 284.186. "Pakai Narkotika pilihannya dua, kalau tidak masuk penjara, masuk liang lahat!," tegasnya.(*)

fan