web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Tim Saber Pungli Prioritaskan Sektor Pendidikan
    net Kamalia Purbani

    Tim Saber Pungli Prioritaskan Sektor Pendidikan

    JuaraNews, Bandung - Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Bandung memprioritaskan menyosialisasikan pemberantasan pungli di dunia pendidikan Kota Bandung.
    Hal tersebut dilakukan karena lembaga pendidikan rentan terjadi pungli. seperti kasus pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Plt Inspektur Kota Bandung yang juga Wakil Ketua Satgas Saber Pungli Kota Bandung Kamalia Purbani mengungkapkan, dari catatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 menyebutkan ada 31 ribu laporan yang masuk ke Satgas Saber Pungli. Sebagian besar laporan terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

    "Paling banyak di Kemendikbud, dan disusul oleh kementerian lainnya. Hal yang dilaporkan adalah adalah layanan masyarakat, hukum, pendidikan, perizinan, dan kepegawaian," jelas Kamalia saat sosialisasi Saber Pungli di Ruang Serbaguna Balai Kota Bandung, Rabu (25/7/2018).

    Karena itu, Satgas Saber Pungli Kota Bandung menetapkan stakeholder pendidikan menjadi yang pertama kali mendapatkan sosialisasi. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu sekolah-sekolah Kota Bandung baru saja selesai melakukan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

    "Makanya kami prioritaskan kasus PPDB ini menyosialisasikannya kepada stakeholder pendidikan," ujarnya.

    Tak hanya di bidang pendidikan, tim Saber Pungli juga akan memberantas praktik Pungli di sejumlah sektor pelayanan publik, terutama di kewilayahan. Sebab tim menduga masih ada praktik pungutan ilegal dalam layanan-layanan masyarakat.

    "Nanti tanggal 15 Agustus 2018 sosialisasi akan untuk kewilayahan. Karena kita menduga masih ada praktik pungli seperti dalam pembuatan KTP. Selanjutnya di bidang pelayanan perijinan pajak, kependudukan dan Dinas Perhubungan," katanya.

    Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini, para stakeholder dan penyelenggara pelayanan publik dapat lebih memahami tentang batasan pungli, serta sanksi hukum yang menjadi konsekuensinya.

    "Harapan kami, para peserta dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pungli dan berkomitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih," katanya.

    Pada kesempatan tersebut, dalam paparannnya, Kepala Ombudsman Jabar Haneda Sri Lastoto mengungkapkan, Jabar termasuk provinsi terbanyak terhadinya pungli dengan tersangka mencapai lebih dari 500 orang. Subjek pungli sendiri bisa berasal dari koorporasi, pegawai negeri, dan pihak yang berhubungan dengan keuangan negara. Pungli ini mengakibatkan pendapatan negara tidak masuk ke dalam kas daerah.

    Menurut Haneda, pungli sendiri termasuk kategori korupsi, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Pelaku pungli bisa terkena hukuman, baik ringan, sedang, maupun berat seusai dengan bobot tindakannya.

    "Pungli dianggap telah meresahkan masyarakat, sebanyak 31.100 laporan kasus pungli di Jawa Barat," kata Haneda. (*)

    Oleh: siti rohmah / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Kepengurusan Terancam Bubar, BBI%MC Lapor Polisi
    Emil Resmikan Block71 Bandung
    PR Summit Bandung Kampanyekan #ViralKabarBaik
    Pemkot Kaji Pemberlakukan Sistem Ganjil-Genap
    Kejahatan Marak, Pemkot Bakal Tambah Jumlah CCTV

    Editorial

      Info Kota

    • DAFTAR CALON TETAP

    • image006.png
    • image007.png
    • image010.png
    • image012.png
    • image098.png
    • image100.png
    • image102.png
    • image104.png
    • image162.png
    • image164.png
    • image166.png
    • image168.png
    • image239.png
    • image241.png
    • image245.png
    • image243.png