web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

      DPRD Apresiasi Kerja Sama APIP-APH Cegah Korupsi
      juaranews/abdul basir

      DPRD Apresiasi Kerja Sama APIP-APH Cegah Korupsi

      JuaraNews, Bandung - Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengapresiasi langkah preventif pemerintah terhadap upaya pencegahan korupsi.

      Apresiasi tersebut dikatakan Syahril dalam penandatanganan Kerjasama Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota se- Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (17/7/2018).

      Menurut Syahrir, kerja sama tersebut merupakan tren positif yang kini tengah memasuki penandatanganan yang ke-10 kalinya di Jabar. Tentunya langkah ini akan diikuti oleh provinsi lainnya sebagai bentuk kebersamaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah.

      “Kerja sama ini sangat baik sekali, kita Jawa Barat masuk ke perjanjian kerjasama provinsi yang ke-10. Tentunya ini akan diikuti oleh provinsi – provinsi lainnya,” ujar Syahrir

      Selama ini, lanjut Syahrir, Jawa Barat cukup baik koordinasinya antara APIP dan APH sudah berjalan 10 tahun terakhir. Tetapi ini dibakukan dalam bentuk kerjasama dengan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Sehingga kedepannya akan lebih terarah dan ada muatan-muatan lokal yang akan disusun bersama dengan tim APIP dan APH.

      “Ini nanti akan mengedepankan kesepahaman dalam suatu penindakan ataupun pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” tambahnya

      Syahrir mencontohkan, tindakan yang dikategorikan unsur tindak pidana korupsi dan pelanggaran lainnya yang dilakukan pemerintah. Kendati demikian, diupayakan terlebih dahulu pencegahan oleh APIP dan nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran nanti ditindaklanjuti oleh APH.

      “Intinya setiap lembaga mempunyai aturan undang-undang tersendiri tapi dalam rangka implementasi di lapangan tetap mengacu pada hukum acara yang ada, hukum acara pidana,“ tandasnya. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      OPD Cermati Proses Pelaksanaan Program Kegiatan
      Reses Harus Bebas Unsur Kampanye
      DPRD Jabar Sahkan Perda Kewirausahaan Daerah
      30% Pemilih Jabar Belum Tahu Tata Cara Pencoblosan
      Sejajar Dinilai Mampu Wujudkan Kualitas Pendidikan

      Gedung Sate


      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).