web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    3 Daerah di Jabar Ini Diwajibkan Raih WTP
    Istimewa Sekda Provinsi Jabar, Iwa Karniwa.

    3 Daerah di Jabar Ini Diwajibkan Raih WTP

    JuaraNews, Bandung - Dari 28 lembaga pemerintah daerah di Jawa Barat, 25 di antaranya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Termasuk LKPD Pemprov Jabar yang telah 7 kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI.

    Ke-25 pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih Opini WTP tersebut, di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang.

    Kemudian Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

    Sementara tiga kabupaten/kota yang masih meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Untuk itu, Pemprov mendorong percepatan kabupaten/kota tersebut agar bisa membuat laporan keuangannya dengan baik.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa pun mewajibkan ketiga kabupaten/kota tersebut meraih Opini WTP untuk LKPD pada 2018 ini.

    “Yang pertama mengingatkan Pemkab/Pemkot agar bisa mempertahankan WTP. Dan yang kedua mewajibkan kepada Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung Barat untuk segera menyelesaikan laporan keuangan secara baik, benar, dan wajar untuk supaya nanti tahun 2019 (LKPD 2018) bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan,” ujar Iwa.

    Iwa mengatakan bahwa WTP memang bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam LKPD. Namun, WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar. “Kenapa bukan jaminan? Pertama, karena pemerikasaan laporan keuangan itu sampling. Mungkin yang ter-sampling kebetulan itu ada masalah. Yang kedua, ada di luar kendali kita, yaitu perizinan. Dimana di dalamnya tidak ada nilai uangnya. Tetapi di situ juga ada unsur suap, kadang-kadang. Salah satunya di dua kabupaten tadi,” ungkap Iwa.(*)

    fan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Pemprov Upayakan Perpanjangan Runway Wiriadinata
    Bendungan Leuwikeris Ditargetkan Rampung pada 2021
    KPU: Bacaleg tak Bisa Jadi Capres atau Cawapres
    Hanura Konflik, Darus Hengkang ke Partai Nasdem
    Semua Parpol Penuhi Syarat Kuota Perempuan 30%
    Berita Terdahulu

    Editorial

    • Selamat Memilih
      Selamat Memilih

      PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 resmi dihelat Rabu, 27 Juni 2018 ini.

      Advertisement On Google