web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    3 Daerah di Jabar Ini Diwajibkan Raih WTP
    Istimewa Sekda Provinsi Jabar, Iwa Karniwa.

    3 Daerah di Jabar Ini Diwajibkan Raih WTP

    JuaraNews, Bandung - Dari 28 lembaga pemerintah daerah di Jawa Barat, 25 di antaranya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Termasuk LKPD Pemprov Jabar yang telah 7 kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI.

    Ke-25 pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih Opini WTP tersebut, di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang.

    Kemudian Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

    Sementara tiga kabupaten/kota yang masih meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Untuk itu, Pemprov mendorong percepatan kabupaten/kota tersebut agar bisa membuat laporan keuangannya dengan baik.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa pun mewajibkan ketiga kabupaten/kota tersebut meraih Opini WTP untuk LKPD pada 2018 ini.

    “Yang pertama mengingatkan Pemkab/Pemkot agar bisa mempertahankan WTP. Dan yang kedua mewajibkan kepada Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung Barat untuk segera menyelesaikan laporan keuangan secara baik, benar, dan wajar untuk supaya nanti tahun 2019 (LKPD 2018) bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan,” ujar Iwa.

    Iwa mengatakan bahwa WTP memang bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam LKPD. Namun, WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar. “Kenapa bukan jaminan? Pertama, karena pemerikasaan laporan keuangan itu sampling. Mungkin yang ter-sampling kebetulan itu ada masalah. Yang kedua, ada di luar kendali kita, yaitu perizinan. Dimana di dalamnya tidak ada nilai uangnya. Tetapi di situ juga ada unsur suap, kadang-kadang. Salah satunya di dua kabupaten tadi,” ungkap Iwa.(*)

    fan

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    DPRD Jabar Tetapkan Komisioner KIP Jabar Periode 2019-2023, Ini Nama-namanya
    Gubernur Jabar Setuju Raperda Pasar Pusat Distribusi Disahkan jadi Perda
    Presiden Jokowi Serahkan TKDD 2020 untuk Jabar
    Wagub Jabar: Hari Aksara Internasional Jadi Momentum Berantas Buta Huruf
    Indramayu Daerah Paling Rawan Pelanggaran Pilkada

    Editorial


    • Teladani Semangat Pahlawan
      Teladani Semangat Pahlawan

      HARI Minggu (10/11/2019) ini bangsa Indonesia memeringati Hari Pahlawan. Tanggal 10 November mencatat peristiwa besar.