Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    3 Daerah di Jabar Ini Diwajibkan Raih WTP
    Istimewa Sekda Provinsi Jabar, Iwa Karniwa.

    3 Daerah di Jabar Ini Diwajibkan Raih WTP

    JuaraNews, Bandung - Dari 28 lembaga pemerintah daerah di Jawa Barat, 25 di antaranya telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Termasuk LKPD Pemprov Jabar yang telah 7 kali berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI.

    Ke-25 pemerintah kabupaten/kota yang telah meraih Opini WTP tersebut, di antaranya Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang.

    Kemudian Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, dan Kota Banjar.

    Sementara tiga kabupaten/kota yang masih meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung. Untuk itu, Pemprov mendorong percepatan kabupaten/kota tersebut agar bisa membuat laporan keuangannya dengan baik.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa pun mewajibkan ketiga kabupaten/kota tersebut meraih Opini WTP untuk LKPD pada 2018 ini.

    “Yang pertama mengingatkan Pemkab/Pemkot agar bisa mempertahankan WTP. Dan yang kedua mewajibkan kepada Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung Barat untuk segera menyelesaikan laporan keuangan secara baik, benar, dan wajar untuk supaya nanti tahun 2019 (LKPD 2018) bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan,” ujar Iwa.

    Iwa mengatakan bahwa WTP memang bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam LKPD. Namun, WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar. “Kenapa bukan jaminan? Pertama, karena pemerikasaan laporan keuangan itu sampling. Mungkin yang ter-sampling kebetulan itu ada masalah. Yang kedua, ada di luar kendali kita, yaitu perizinan. Dimana di dalamnya tidak ada nilai uangnya. Tetapi di situ juga ada unsur suap, kadang-kadang. Salah satunya di dua kabupaten tadi,” ungkap Iwa.(*)

    fan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
       Erwin: Jangan Ragu Sampaikan Aspirasi dalam Reses
    Dadang Ingatkan Leading Sektor Terkait Pencegahan Pandemi Covid-19 Saat Reses
    Golkar Pilih Nia di Pilkada Kabupaten Bandung, Pengamat: Nia Mesti Tengok Suksesnya Istri Dedi Mulya
    Dadang: AKB diberlakukan, Masyarakat Harus Tetap Waspada   
    Anggota DPRD Jabar Gelar Reses, Dadang: Kita Mendapatkan Aspirasi Soal Infrastuktur   
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads