web stats service from statcounter

Hot News


  • Jabar Minta Penambahan Kwota Haji
    Jabar Minta Penambahan Kwota Haji
    • 19 Juli 2019 | 06:28:00 WIB

    PEMERINTAH provinsi Jawa Barat terus mendorong penambahan kwota haji asal Jawa Barat pada musim haji tahun 2020.

Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Pemkot Selaraskan 2 Raperda Tentang Bangunan
    Istimewa Bambang Suhari.

    Pemkot Selaraskan 2 Raperda Tentang Bangunan

    JuaraNews, Bandung - Pemkot Bandung berkomitmen mewujudkan sistem perizinan bangunan dan gedung yang lebih cepat dan akuntabel. Untuk itu, Pemkot Bandung tengah menyusun Raperda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Raperda Bangunan Gedung.

    Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung, Bambang Suhari menuturkan, kedua Raperda tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Bagian Hukum menyelaraskan dan menyinkronkan bersama seluruh perangkat daerah.

    "Para akademisi telah membahas secara teknis kedua Raperda secara menyeluruh. Saat ini tinggal memantapkan dengan seluruh perangkat daerah," ujar Bambang.

    Ia menambahkan, ada banyak perubhan pada Raperda tersebut dari Perda sebelumnya.  Pada Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, perubahan mencapai lebih dari 50% dari keseluruhan aturan.

    "Sistematika Perda Nomor 5 Tahun 2010 berubah total. Jadi itu berpengaruh terhadap keseluruhan aturan. Oleh karenanya, harus kita cabut dan dibuat ulang Raperdanya," jelasnya.

    Pada Raperda yang baru, lanjut Bambang, Pemkot Bandung ingin lebih menekankan agar proses perizinan lebih cepat. Hal tersebut sejalan dengan amanat pemerintah agar membuka lebih banyak peluang investasi di daerah.

    "Raperda harus menjamin perizinan itu. Harus implementatif dan membuat perizinan jadi lebih cepat," kata Bambang.

    Pada Raperda IMB, Bambang menegaskan, perizinan adalah sebuah bentuk pengendalian terhadap pembangunan. Aturan tersebut bukan untuk meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    "IMB untuk pengendalian (pembangunan). Jangan sampai bangunan itu kena sanksi setelah bangunan itu berdiri. Hanya karena memberikan izin untuk mengejar target PAD (Pendapatan Asli Daerah)," ucap Bambang.

    Selain kedua raperda tersebut, Pemkot Bandung juga tengah memproses tiga Raperda lain bersama DPRD Kota Bandung, yakni Raperda tentang Penanaman Modal, Raperda Penyelenggaraan Perizinan, dan Raperda Pengelolaan Sampah.

    "Ketiga Raperda sedang dibahas di Pansus (Panitia Khusus)," tuturnya.(*)

    fan

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Pemkot Bandung Tetap Ingin Kelola Sendiri GBLA
    Pemprov Siap Ambil Alih Pengelolaan Stadion GBLA
    GBLA tak Bisa Dipakai, Ini Kata Menpora
    Tahun Ini 2 Flyover Bakal Dibangun di Kota Bandung
    Pemkot Bandung Ajukan 1.029 Formasi CPNS 2019

    Editorial


      Info Kota


    • DAFTAR CALON TETAP

    • image006.png
    • image007.png
    • image010.png
    • image012.png
    • image098.png
    • image100.png
    • image102.png
    • image104.png
    • image162.png
    • image164.png
    • image166.png
    • image168.png
    • image239.png
    • image241.png
    • image245.png
    • image243.png