web stats service from statcounter

Hot News

  • Emil Akan Panggil PT Agronesia
    Emil Akan Panggil PT Agronesia
    • 20 September 2018 | 10:04:00 WIB

    GUBERNUR Jabar mengaku tidak mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS karyawan PT Agronesia.

Inspirasi

    Disdukcapil Kota Bandung Gelar Operasi Yustisi
    Istimewa Operasi yustisi di Terminal Cicaheum.

    Disdukcapil Kota Bandung Gelar Operasi Yustisi

    JuaraNews, Bandung - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung menggelar operasi simpatik yustisi di Terminal Cicaheum, Jumat (22/6/2018). Hasilnya, dari pemeriksaan terhadap 100 orang, semua memiliki identitas kependudukan dan persyaratan untuk datang ke Kota Bandung.

    Disdukcapil Kota Bandung memulai operasi sekitar pukul 08.00 WIB. Orang yang baru tiba di Kota Bandung dengan menggunakan bus langsung diminta untuk menunjukan Kartu Tanda Penduduknnya.

    “Alhamdulillah, yang datang ke Kota Bandung lengkap administrasi kependudukannya. Tidak ada pelanggaran kependudukan,” ujar Kepala Seksi Pendataan Penduduk Disdukcapi Kota Bandung, Nelis Suratmanah di sela-sela operasi.

    Nelis mengatakan, pendatang wajib memiliki Data kependudukan yang lengkap. Selain itu, Disdukcapi Kota Bandung mengharapkan, pera pendatang memiliki keahlian dan tujuan yang jelas.

    "Kota Bandung memang terbuka, kita tidak bisa melarang Pendatang. Namun kita harap juga pendatang punya administrasi yang lengkap dan keahlian, serta tujuan yang jelas datang ke Bandung,”  katanya.

    Nelis menjelaskan, jika lebih dari 3 bulan tinggal di Kota Bandung, pendatang wajib memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).  Hal ini berlaku bagi pendatang  yang sedang menempuh pendidikan maupun bekerja.

    "Bagi pendatang yang tinggal sementara maka akan berikan formulir SKTS untuk segera diajukan. SKTS tersebut dapat diakses melalui aplikasi e-Punteun," tutur Nelis.

    Nelis mengatakan, Pemkot Bandung menggelar operasi yustisi sebagai upaya penertiban administrasi kependudukan.

    "Kalau tidak bawa KTP dan tidak punya tujuan jelas, kita pulangkan lagi. Kita terapkan aturan sesuai dengan  Perda Nomor 4 tahun 2012, tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan," tegasnya.(*)

    fan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Kejahatan Marak, Pemkot Bakal Tambah Jumlah CCTV
    Pasar Gedebage Terbakar Lagi, 600 Kios Ludes
    Kota Bandung Raih 2 Penghargaan KDI 2018
    Puskesmas PONED Bakal Dibangun di tiap Kecamatan
    Emil Jual Baju untuk Sumbang Gempa Lombok
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Info Kota

      Pilwalkot Bandung 2018