web stats service from statcounter

Hot News

  • Emil Akan Panggil PT Agronesia
    Emil Akan Panggil PT Agronesia
    • 20 September 2018 | 10:04:00 WIB

    GUBERNUR Jabar mengaku tidak mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS karyawan PT Agronesia.

Inspirasi

    Soal Deposito Pemkot, Wali Kota Dilaporkan ke KPK
    net Balai Kota Bandung

    Soal Deposito Pemkot, Wali Kota Dilaporkan ke KPK

    JuaraNews, Bandung - Beyond Anti Corruption (BAC) dan Perkumpulan Inisiatif melakukan pelaporan ke KPK atas dugaan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan rekening deposito milik Pemkot Bandung.

    Pelaporan yang dilakukan pada 8 Juni lalu tersebut dilakukan berdasarkan temuan hasil studi BAC dan Inisiatif terhadap berbagai dokumen laporan keuangan Pemkot Bandung kepada Kementerian Keuangan, serta dokumen hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK RI.

    Sekjen Perkumpulan Inisiatif Donny Setiawan mengungkapkan, pada 2016 dan 2017 Pemkot Bandung menyimpan sebagian dana APBD di bank umum. Dana tersebut disimpan dalam bentuk deposito berjangka kurang dari 3 bulan. Donny menilai ada kejanggalan dari besaran nilai uang yang didepositokan berikut bunga yang diperoleh.

    Dari studi yang dilakukan, ditemukan besaran deposito Pemkot Bandung pada 2016 dan 2017 nilainya cukup fantastis. Di 2016, total dana APBD Kota Bandung yang pernah diendapkan dalam bentuk deposito mencapai Rp4,7 triliun atau sekitar 65,3 persen dari anggaran APBD yang mencapai Rp7,2 triliun.

    Studi juga menemukan nilai rata-rata deposito sebesar Rp398,67 miliar per bulan. Adapun, jumlah penyimpanan deposito terbesar dilakukan pada bulan Oktober dengan nilai Rp1,01 trilyun. Sementara pada 2017, total dana APBD yang pernah diendapkan dalam bentuk deposito mencapai Rp2,6 trilliun atau 38,2 persen total dana APBD sebesar Rp6,8 triliun. Rata-rata dana yang didepositokan per bulannya mencapai Rp218,67 miliar. Penyimpanan jumlah deposito terbesar dilakukan pada November yaitu Rp558 miliar.

    Selain besaran nilai deposito yang cukup besar, kejanggalan juga terlihat dari besaran nilai suku bunga yang diterima Pemkot Bandung. Berdasarkan dokumen laporan keuangan, selama 2016 Pemkot Bandung memperoleh bunga deposito Rp25,01 miliar. Artinya tingkat suku bunga yang diterima Pemkot Bandung sekitar 0,65 persen per bulan.

    Peneliti BAC Ben Satriatna mengungkapkan, nilai ini melebihi tingkat suku bunga pasar yang hanya berkisar 0,5% per bulannya. Lebih lanjut, Ben tidak memungkiri adanya kemungkinan tingkat suku bunga yang diperoleh Pemkot Bandung bisa lebih tinggi dari 0,65% per bulan seperti halnya yang diperoleh Pemprov Jabar.

    Studi sebelumnya yang dilakukan oleh BAC dan Perkumpulan Inisiatif, menemukan jika tingkat suku bunga yang diterima oleh Pemprov Jabar mencapai 2,75 persen per bulan. Dugaan tingkat suku bunga yang diperoleh Pemkot Bandung bisa lebih besar dari 0,65% per bulan muncul karena baik Pemprov Jabar maupun Pemkot Bandung sama-sama menyimpan depositonya di Bank BJB.

    Bila ternyata Pemkot Bandung mendapatkan nilai suku bunga yang lebih besar dari 0,65 % per bulan, maka dapat diasumsikan Pemkot Bandung telah melaporkan perolehan bunga yang lebih kecil dari yang sebenarnya diperoleh.

    Menanggapi praktek deposito yang dilakukan oleh Pemkot Bandung, Ketua BAC Dedi Haryadi menyatakan, praktik mendepositokan yang dilakukan Pemkot dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bandung karena dilakukan di tengah tahun anggaran. Seyogyanya uang yang didepositokan merupakan sisa anggaran yang tidak terpakai.

    Dedi mengungkapkan, tidak transparannya proses penentuan besaran tingkat suku bunga deposito yang disepakati Pemkot Bandung dengan pihak bank menimbulkan kecurigaan adanya indikasi praktik korupsi. Menurutnya, penentuan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari tingkat suku bunga pasar bukanlah hal yang wajar. Untuk itu, perlu dicurigai terjadi praktik gratifikasi, suap, kick-back, dan lain sebagainya.

    Lebih lanjut, Donny menyatakan bahwa kepemilikan rekening deposito oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum.

    Kota Bandung sendiri telah menerbitkan Peraturan Wali Kota No 829/2015 tentang Penempatan Uang Daerah pada bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut, setidaknya terdapat 3 pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan deposito milik pemerintah daerah.

    Pertama, Wali Kota Bandung sebagai Kepala Daerah yang berperan memberikan persetujuan atas besaran nominal, jangka waktu, serta bank yang ditunjuk. Kedua, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Kadis DPKAD memiliki posisi sebagai Bendahara Umum Daerah yang berperan sebagai pejabat yang mengusulkan dan mengelola deposito.

    Pihak terakhir yang bertanggung jawab atas pengelolaan deposito milik Pemda adalah Sekretaris Daerah. Sekda selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah berperan sebagai pihak yang memimpin dan mengordinasikan pengelolaan keuangan daerah.

    Karena itu, Donny menegaskan, Wali Kota, Sekda, dan Kepala DPKAD merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas praktek deposito yang dilakukan Pemkot Bandung pada tahun anggaran 2016 dan 2017.

    Menanggapi laporan yang dilakukan oleh BAC dan Inisiatif ini, Wali Kota Bandung nonaktif Ridwan Kamil menegaskan, dirinya tidak pernah terlibat dalam penentuan kebijakan terkait deposito. Lebih lanjut, Emil menyatakan seluruh pengelolaan keuangan dilakukan oleh dinas terkait. Pernyataan Emil tersebt muncul di laman facebook pada page Dedi Haryadi.

    Menanggapi pernyataan Emil tersebut, Dedi Haryadi menyatakan bila pernyataan Wali Kota benar adanya, maka dapat disimpulkan inisiatif kebijakan deposito anggaran Pemkot Bandung sepenuhnya di tangan Sekda dan Kadis DPKAD. Artinya tanggung jawab terkait kasus deposito ini sepenuhnya ada di tangan mereka berdua. Namun Dedi masih meragukan klaim dari Wali kota itu. “Biarkan penyidik KPK yang membuktikan klaim Pak Wali,” tandas Dedi dalam siaran persnya.

    Seperti halnya penelusuran atas praktek deposito oleh Pemprov Jabar, BAC dan Inisiatif mengharapkan bantuan KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas penyimpanan dana deposito yang dilakukan oleh Pemkot Bandung. Hal ini tentu saja untuk membuktikan apakah terjadi praktek korupsi atau tidak dalam kasus ini. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Kejahatan Marak, Pemkot Bakal Tambah Jumlah CCTV
    Pasar Gedebage Terbakar Lagi, 600 Kios Ludes
    Kota Bandung Raih 2 Penghargaan KDI 2018
    Puskesmas PONED Bakal Dibangun di tiap Kecamatan
    Emil Jual Baju untuk Sumbang Gempa Lombok
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Info Kota

      Pilwalkot Bandung 2018