web stats service from statcounter

Hot News

  • Emil Akan Panggil PT Agronesia
    Emil Akan Panggil PT Agronesia
    • 20 September 2018 | 10:04:00 WIB

    GUBERNUR Jabar mengaku tidak mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS karyawan PT Agronesia.

Inspirasi

    Deposito Pemprov di BJB Janggal, BAC Lapor KPK
    net

    Deposito Pemprov di BJB Janggal, BAC Lapor KPK

    JuaraNews, Bandung - LSM Beyond Anti Corruption (BAC) dan Perkumpulan Inisiatif menyoroti pengelolaan deposito rekening Pemprov Jabar yang disimpan di Bank BJB.

    Kedua lembaga tersebut menemukan kejanggalan nilai deposito dan bunga yang diperoleh Pemprov Jabar selama periode 2016 dan 2017 di masa kepemimpinan mantan Gubernur Ahmad Heryawan.

    Kasus ini pun sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang dilakukan Kamis (31/5/2018) lalu itu telah diterima KPK dengan tanda bukti penerimaan bernomor agenda: 2018-05-000114 dan nomor informasi: 96790.

    Ketua BAC Dedi Haryadi mengatakan, studi yang mereka lakukan menggunakan data laporan keuangan Pemprov Jabar kepada Kementerian Keuangan. Di sana terlihat bahwa pada 2016, rata-rata deposito yang disimpan di Bank BJB sebesar Rp3,75 triliun per bulan, dengan penyimpananan deposito terbesar terjadi pada Juli 2016, yaitu Rp6,7 triliun.

    Sementara pada 2017 lalu, besaran rata-rata deposito yang disimpan Pemprov Jabar menjadi Rp3,97 triliun per bulan, dengan penyimpanan deposito terbesar hingga Rp6,8 triliun. temuan studi ini menunjukkan dugaan kebohongan publik yang dilakukan Pemprov Jabar. Berdasarkan penelusuran BAC dan Inisiatif, selama ini Pemprov Jabar mengklaim jumlah deposito perbulan hanya berkisar antara Rp1,5 triliun-2 triliun yang merupakan sisa anggaran.

    Kejanggalan lain, yakni besaran bunga deposito yang diperoleh Pemprov Jabar. Dari sisi bunga, Pemprov Jabar memperoleh imbal hasil Rp1,035 trilun pada 2017. Namun hitungan BAC dan Inisiatif dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar yang hanya 0,5 persen per bulan, seharusnya nilai bunga yang diperoleh tak lebih dari Rp190,4 miliar. Dengan demikian ada selisih sekitar Rp844,6 miliar akibat perbedaan nilai bunga tersebut.

    Penjelasan yang paling logis di balik fenomena ini, kata Dedi, yaitu Pemprov Jabar mendapatkan tingkat bunga yang sangat tinggi. Hasil perhitungan kedua lembaga itu menunjukkan bahawa bunga yang mereka terima hingga 2,75% per bulan atau lebih dari 5 kali lipat suku bunga pasar yang hanya 0,5% per bulan

    “Hasil studi BAC dan Inisiatif menemukan adanya kejanggalan besaran nilai deposito dan nilai bunga yang diperoleh Pemprov Jabar pada periode tahun 2016 dan 2017,” jelas Dedi dalam siaran persnya.
    “Karena ada yang janggal maka kami melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 31 Mei kemarin,” kata Dedi.

    Sebenarnya, tidak ada yang salah ketika pemerintah daerah menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito. Hal itu didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum. Namun, besarannya bunga deposito yang diperoleh Pemprov Jabar yang janggal.

    BAC dan Inisiatif menilai pemberian bunga yang tinggi rawan akan praktik terlarang seperti gratifikasi dan suap. “Bisa saja Rp800 miliar-an itu tercatat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi pengeluarannya, siapa yang bisa mengawasi?” ujar Dedi dalam siaran persnya.

    Apalagi, Pemprov Jabar merupakan salah satu pemegang saham di Bank BJB. Akibatnya, potensi konflik kepentingan cukup kuat terjadi, seperti intervensi dalam menentukan suku bunga di luar standar pasar tersebut. “Untuk itu, BAC dan Inisiatif meminta KPK menyelidiki lebih jauh kasus ini,” tandasnya.

    Dedi menambahkan, disebutnya nama mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan secara khusus karena tidak terlepas dari posisinya yang penting dalam proses penyimpanan deposito Pemprov Jabar. Sebab, Permenkeu No 53 secara jelas menyebutkan kepala daerah memiliki peran dalam menentukan besaran nominal deposito, jangka waktu, beserta bank yang ditunjuk.

    “Gubernur merupakan pejabat politis yang menentukan bagaiamana anggaran ini dikelola. Sudah semestinya dia mengetahui pengelolaan dana deposito milik Pemprov Jabar tersebut,” pungkas Dedi.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan laporan yang dikirim BAC dan Inisiatif. Bahan laporan tersebut diterima Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas). “Seperti semua laporan yang diterima KPK, selanjutnya akan dilakukan telaah,” kata Febri kepada wartawan. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Emil Akan Panggil PT Agronesia
    PT Agronesia Diduga Tilep Dana BPJS Rp3,6 Miliar
    Atasi Masalah, Emil Launching Jabar Quick Response
    Emil Harus Segera Rombak Birokrasi Pemprov Jabar
    Baru 2 Pekan jadi Gubenur, Emil Dapat Penghargaan
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google