web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    BBNKB dan Denda PKB Dibebaskan selama Juni-Agustus
    net ilustrasi

    BBNKB dan Denda PKB Dibebaskan selama Juni-Agustus

    JuaraNews, Bandung - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar membebaskan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk pembayaran 1 Juni hingga 31 Agustus 2018.

    Kendaraan yang belum membayar PKB selama setahun bahan 5 tahun pun akan dibebaskan dari denda, jika membayar tagihan pajak kendaraannya pada Juli dan Agustus 2018.

    Kepala Bapenda Jabar adang Suharto menargetkan, pembebasan biaya BBNKB kedua dan denda PKB kali ink bisa menghasilkan pendapatan daerah dari kedua sektor tersebut hingga Rp750 miliar di luar dari target pendapatan dari PKB sebesar Rp11,1 truliun. Pada tahun lalu, jelas Dadang, program serupa berhasil mendapat Rp936 miliar selama 3 bulan.

    "Jadi keringanan yang diberikan hanya untuk 2 bulan. Kalau terlalu lama dan leluasa, nanti keenakan. Dua bulan ini cukup efektif untuk meraih target menyerap angka penunggak pajak sebanyak 1,6 juta orang, minimalnya," kata Dadang di Kantor Bapenda, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Kamis (31/5/2018).

    Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan pemerintah. Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang melakukan jual-beli kendaraan, tetapi kendaraannya belum balik nama.

    "Karena harus pakai biaya, banyak orang yang membiarkan saat membeli kendaraan, masih menggunakan nama pemillik asalnya. Identifikasinya jadi sulit dan wajib pajaknya siapa," kata Aher di tempat yang sama.

    Itulah sebabnya, Pemprov Jabar membebaskan biaya BBNKB pada jangka waktu tertentu namun pada saat yang sama, mereka harus membayar beban pajaknya, tanpa denda dan bea.

    Aher menyebutkan, pembebasan biaya BBNKB dan denda PKB ini merupakan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang sebagian dapat dialokasikan untuk Tunjangan Hari Raya (THR) PNS.

    Aher mengatakan, hal ini sebagai inovasi pemerintah agar anggaran THR yang dibebankan kepada APBD Jabar oleh pemerintah pusat, tidak mengganggu alokasi anggaran untuk kegiatan kerja pemerintah dan pembangunan.

    "Memang (program ini sebagian untuk THR). Kalau enggak kreatif, (nanti) kita mengambil APBD yang ada. Kita tidak ingin THR ini mengganggu yang lain, makanya inovasinya ini (pembebasan biaya dan denda) dilakukan," jelas Aher.

    Aher mengatakan, beban THR untuk PNS Pemprov Jabar di tahun ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar. THR akan diberikan di awal Juni, sedangkan gaji ke-13 pada awal Juli. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Menag Minta Guru Besar Aktif Wujudkan Keberagaman
    Petahana Diimbau tak Gunakaan Reses untuk Kampanye
    Pemprov Jabar Bentuk Tim Saber Hoax
    Kemendagri Dukung Kenaikan Gaji Kepala Daerah
    Lomba MQK jadi Ajang Silaturahmi Para Santri

    Editorial

      Advertisement On Google