JuaraNews, Bandung - Kota Bandung belum juga meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satu kendala yang dinilai BPK RI belum diselesaikan Pemkot Bandung adalah terkait aset.

Namun, begitu persoalan aset ini seperti diungkapkan Pjs Wali Kota Bandung, Muhamad Solihin bukan tanpa penyebab. Menurutnya, persoalan aset memang memerlukan ketelitian dan kesabaran dalam pencatatan. Apalagi, aset Pemkot Bandung termasuk yang paling banyak untuk ukuran pemerintah kota.

“Karena ini kan kebanyakan permasalahan warisan. Dulu pengembangan Kota Bandung dari Kabupaten Bandung itu kan ada aset yang diberikan ke kita (Pemkot Bandung),” jelas Solihin.

“Mungkin dulu pencatatannya kurang bagus. Waktu tahun 1999 otonomi daerah itu juga ada pencatatan aset yang mungkin pada waktu itu kurang pas. Ini sedang kita benahi sedikit-sedikit,” beber Solihin.

Solihin siap mendampingi Pemkot Bandung kendati jabatannya sebagai Penjabat Sementara Wali Kota Bandung telah selesai. Ia yang menjabat sebagai Inspektur Provinsi Jawa Barat akan membantu pemkot Bandung untuk menyelesaikan permasalahan asetnya.

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Bandung, Agus Slamet mengemukakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung tahun 2017 mengalami progres yang signifikan. Dari 6 (enam) poin yang dikecualikan BPK pada laporan tahun 2016, tinggal tersisa 3 (tiga) poin saja.

“Tiga poin permasalahan yakni piutang pajak, beban barang dan jasa, serta persediaan seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sudah berhasil kami atasi pada tahun 2017. Sisanya tinggal piutang sewa tanah, aset tetap, dan utang jangka pendek masih harus diperbaiki,” ungkapnya di Kantor Inspektorat Kota Bandung, Jalan Tera.(*)

fan