web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual Direvisi
    Istimewa

    Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual Direvisi

    JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar merevisi Perda tentang Perlindungan Kekakayaan Intelektual yang telah disetujui DPRD Jabar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

    Perda tersebut kemudian akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendapat fasilitasi, seperti nomor registrasi dan kemudian akan diundangkan untuk menjadi Perda. Sebelumnya, DPRD Jabar melalui Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jabar telah membahas dan menelaah Raperda tersebut bersama berbagai pihak terkait.

    Perda Provinsi Jabar tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan ekpresi budaya tradisional di daerah provinsi. Sebelumnya, hal itu telah ditetapkan dalam Perda Provinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

    Dalam laporannya, menurut Pansus VIII Perda Nomor 5 Tahun 2012 perlu dilakukan peninjauan kembali. Sebagai akibat terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan terkait kekayaan intelektual serta jangkauan arah pengaturan yang kurang implementatif.

    Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Pemerintah provinsi berperan untuk melindungi hak cipta kebudayaan daerah provinsi, melindungi paten atas invensi yang dihasilkan inventor dalam hubungan dinas, dan melindungi varietas asal/lokal dan indikasi geografis,” ujar salah satu Anggota Pansus VIII dalam laporannya.

    Melalui Perda ini, Pansus VIII juga meminta pemerintah daerah provinsi untuk aktif melakukan fasilitasi pendaftaran merek kolektif. Hal ini bisa dilakukan melalui menteri yang membidangi kekayaan intelektual.

    Ditemui usai Rapat Paripurna, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan bahwa Perda tentang Kekayaan Intelektual ini merupakan turunan dari undang-undang yang telah ada.

    Menurut Aher, sebuah karya harus dilindungi. Terlebih apabila karya tersebut memberikan dampak materi. Maka si pemilik karya harus bisa menikmati hasil karya intelektualnya tersebut. Perda ini juga untuk membentengi tindakan pembajakan.

    “Karena ketika seseorang memiliki karya, maka karya tersebut perlu dilindungi. Ketika karya tersebut bernilai, apakah bernilai materi maupun nonmateri maka si pemilik karya tersebut harus dilindungi, karyanya jangan dibajak,” kata Aher.

    “Kemudian dampak positifnya, terutama ketika berdampak materi tidak boleh dibajak oleh orang lain, dan tentu harus dilindungi agar si pencipta karya tersebut bisa menikmati hasil karyanya sebagai hasil karya intelektual,” pungkasnya.

    Selain Perda tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Pada kesempatan ini, DPRD Jabar juga menyetujui dua perda lain. Diantaranya Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Raperda tenang Pencegahan dan Penanganan Pornografi.(*)

    fan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Iriawan: Maknai HUT RI dengan Aksi Nyata
    Indonesia Jadi Tujuan Melanjutkan Pendidikan
    PT KAI Siap Sukseskan Asian Games 2018
    Aher tak Bisa jadi Calon Wakil Gubernur DKI
    RSHS Bandung, RS rujukan Atlet Asian Games 2018
    Berita Terdahulu

    Editorial

    • Dirgahayu Republik Indonesia
      Dirgahayu Republik Indonesia

      PADA 17 Agustus 2018, Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-73 tahun. Memeringati terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan.

      Advertisement On Google