web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Koalisi Pragmatis Pemilu Serentak 2019

    Koalisi Pragmatis Pemilu Serentak 2019

    PEMILIHAN Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019. Rangkaian tahapan sudah akan dilakukan pada Oktober 2017.

    Indonesia akan menjalani babak baru praktik demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, yang terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Idealnya memang sistem presidensial harus dibarengi dengan meminimalisasi jumlah partai politik, karena sistem multipartai dapat menimbulkan kerentanan hubungan antara eksekutif-legislatif.

    Hadirnya puluhan partai saat Pemilu justru akan menimbulkan permasalahan baru. Pertama, hal tersebut membuka peluang terjadinya transaksi politik akibat fragmentasi peta politik sebenarnya secara ideologis tidak saling berseberangan. Terlihat dari, dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (4) UU No 23/2003 menegaskan bahwa pilpres dilaksanakan pasca-pileg dan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan atau wakil presiden adalah partai yang telah memenuhi persyaratan ambang batas minimal pada pencalonan presiden dan atau wakil presiden dalam Pilpres (presidential threshold).

    Secara politis, terfragmetasinya peta politik partai ke dalam banyak sub, tidak akan memunculkan satu partai dominan atau menguasai setidak 50%+1 suara pada Pileg. Akibatnya koalisi partai politik terbentuk di last minute pelaksanaan Pilpres, dan hasilnya adalah koalisi yang pragmatis

    Kedua, dalam konteks hubungan antara Presiden dan DPR. Merujuk pada pola sistem presidensial sebagaimana yang direkonseptualisasi oleh James Madison, bahwa terdapat kewenangan tumpang tindih antara cabang eksekutif dan legislatif khususnya. Hal tersebut sebenarya memberikan ruang bagi berjalannya mekanisme checks and balances. Keberadaan mekanisme tersebut secara obyektif dapat menghasilkan suatu pemerintahan yang sehat, dimana Presiden diawasi oleh DPR, begitu pula sebaliknya sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan.

    Tetapi kondisi yang ada, fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pemerintah melalui penggunaan hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat kerap dijadikan sebagai ajang adu posisi tawar (bargaining position). Akibatnya, pemerintah kembali tersandera dan terhambat untuk menerapkan sebuah kebijakan yang berkenaan dengan kepentingan publik.

    Ketiga, koalisi pragmatis tersebut pada akhirnya hanya akan terus menekan Presiden terpilih melalui infiltrasi kepentingan partai pada berbagai kebijakan yang hendak diambil oleh Presiden. Kebijakan yang paling awal berpeluang untuk diintervensi adalah pembentukan kabinet yang merupakan ranah prerogative Presiden. Frasa dalam Pasal 17 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” menjadi landasan konstitusional bagi Presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri secara mandiri dan jauh dari intervensi dari pihak manapun, khususnya partai politik pendukung pemerintah. Namun, kondisi yang terjadi menggambarkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara langsung melalui partai politik sebagai fasilitatornya kerap mengalami intervensi politik dalam penyusunan anggota kabinet.

    Memang secara faktual, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan internasional yang harus dihadapi pada tahun 2014-2050 seperti persoalan keamanan energi, persoalan kebutuhan pangan dunia, persoalan lingkungan hidup, persoalan SDA dan SDM. Selain itu, dengan kondisi yang ada, sejatinya hanya ada 2 pilihan, yaitu apakah Indonesia akan menjadi negara maju yang mampu bersaing dengan negara super power lainnya, atau Indonesia akan menjadi negara yang gagal/hancur. Ini ditentukan dengan 3 Pemilu, yaitu Pemilu 2014, Pemilu 2019, dan Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan pada periode tersebut sudah memasuki tantangan internasional. Artinya bahwa Indonesia harus segera berbenah dan menemukan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakteristik negara Republik Indonesia.

    Memang Pemilu masih dianggap belum bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Misalnya adanya gap dalam pemerintahan, seperti pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, masih ada keluhan gubernur yang susah mengumpulkan bupati dan wali kota. Hal itu karena perbedaan asal partai yang mengusung, dan juga akibat perbedaan kekuatan peta politik di masing-masing tingkatan pemerintahan.

    Ditambah lagi dengan menguatnya pemaknaan politik identitas secara salah kaprah yang mengedepankan isu aliran, suku, agama, dan ras (SARA) merupakan isu yang harus diperhatikan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, isu ini akan digunakan berbagai pihak untuk mengusung diri maupun melemahkan, bahkan menjatuhkan pihak lain, baik secara konvesional maupun melalui media digital seperti media sosial yang dalam beberapa hal tidak jelas standar etikanya .

    Mengutip Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, isu SARA sebenarnya bukanlah hal baru dalam ajang pemilihan umum. Pada 2014, isu sudah mulai muncul dan bahkan merebak sampai di Amerika Serikat. Menurutna, isu SARA akan menimbulkan dampak berbahaya dan bersifat jangka panjang. Masyarakat akan mudah terbelah karena politik SARA. Dampak ini sudah terlihat nyata dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang terjadi sampai saat ini. Menguatnya politik aliran, terutama dalam hal keagamaan. Ini biasa ditandai dengan bangkitnya kelompok etnis dan mengental yang selama ini merasa terpinggirkan

    Fakta menunjukkan kini semakin banyak partai politik yang tidak segan-segan menonjolkan identitas keagamaan dengan menyebut diri mereka sebagai nasionalis religius. Masyarakat pun kini sudah terjadi pembelahan kubu yang lebih terlihat dibanding beberapa waktu lalu. Tentu kondisi ini menghawatirkan bagi masa depan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Untuk mengantisipasi ini, kita berharap agar ada kesadaran kolektif dari segenap elemen bangsa ini untuk menyatakan tidak atas potensi disintegrasi bangsa, termasuk keteladanan dari elite politik yang tidak dengan gegabah membuat pernyataan yang tidak produktif. Serta mendorong aparatur negara untuk bertindak tegas menegakkan law enforcement kepada pihak maupun kelompok yang dengan sengaja mengusung isu SARA, tanpa kecuali.

    Perjalanan bangsa Indonesia untuk menjadi negara demokrasi sudah dilalui beberapa era dan generasi, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai saat ini masuk dalam Era Reformasi. Sejarah mencatat bahwa sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, sudah berganti sebanyak 7 kali pergantian presiden. Dari masing-masing presiden yang pernah memimpin negeri ini, memiliki gaya kepemimpinan yang beragam. Tidaklah mudah mencari dan mendapatkan presiden yang memiliki jati diri bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara demokratis yang sesuai dengan karakter dan kebudayaan kita.

    Tetapi yang harus dipahami bahwa transisi bangsa kita dalam perjalanan menuju negara demokrasi yang ideal, termasuk memilih presidennya telah melalui berbagai rintangan dan problematika yang tidak ringan. Oleh sebab itu, yang diperlukan bangsa ini adalah sikap fairness, objektif, bertanggung jawab atas pilihannya, tidak menggunakan cara dan pola destruktif, seperti menghina, memfitnah, melakukan propaganda busuk bahkan melakukan character assasination terhadap lawan politiknya. Juga siap menerima kekalahan dan tidak menjadi tirani minoritas.
    Sedangkan pemenang, tidak kemudian mewujud menjadi dominasi mayoritas yang berpotensi sewenang-wenang menggunakan kekuasaan. Karena terlalu murah negara ini dipertaruhkan hanya untuk memenuhi syahwat kekuasaan belaka. ***

    Oleh: Dr Deden Ramdan MSi
    Wakil Rektor III Unpas & Komda Priangan Kulon Paguyuban Pasundan

    (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Jangan Seduh Susu dengan Air Panas. Ini Alasannya
    'Ideologi Kaum Alay', Mengancam Masa Depan
    Ini Manfaat Mengkonsumsi Nanas dengan Bonggolnya
    Koalisi Pragmatis Pemilu Serentak 2019
    Fokus Seorang Pemimpin

    Editorial

      Advertisement On Google

      Klasemen Liga Dunia

      Tim M Point
      1. Liverpool 13 33
      2. Tottenham Hotspur 13 30
      3. Chelsea 13 28
      4. Arsenal 13 27
      Tampilkan Detail

      Klasemen Liga Indonesia

      Tim M Point
      1 Persija Jakarta 34 62
      2 PSM Makassar 34 61
      3 Bhayangkara FC 34 53