JuaraNews, Bandung – Bulan Mei 2018 ini tepat 20 tahun gerakan reformasi. Gerakan ini ditandi dengan lengsernya Presiden kedua RI, HM Soeharto, pada 21 Mei 2018. Momentum ini mungkin tidak bisa dilupakan Soeharto semasa hidupnya.

Pada Mei 1998 juga, Soeharto merasa ditinggalkan sebagian lingkaran kepercayaannya. "Lebih dari itu, ia merasa dikhianati. Ia ditinggalkan oleh teman-teman dan mereka yang ia percaya selama ini. Itu melukai perasaannya," kata Jusuf Wanandi, seperti dikutip dri buku Menyibak Tabir Orde Baru, Memoar Politik Indonesia 1965-1998, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Menurut Jusuf, pada15 Mei 1998 Soeharto baru saja kembali dari Kairo, Mesir, untuk acara Konferensi 15 Negara Islam. Beban pikiran Soeharto bertambah dengan penolakan 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII untuk masuk Kabinet Reformasi. Di antaranya Akbar Tandjung dan dan  Ginandjar Kartasasmita yang sebelumnya dianggap sebagai orang loyal.

"Para menteri banyak yang munafik. Di antaranya Ketua DPR Harmoko," tulis Jusuf,  dalam bukuna itu.

Beberapa bulan sebelumnya, mantan Menteri Penerangan itu mengatakan kepada Soeharto bahwa, berdasarkan hasil Safari Ramadan ke sejumlah daerah, rakyat menganggap tidak ada tokoh lain yang dapat memimpin negara kecuali H. M. Soeharto.

Padahal, Soeharto sebelumnya sudah memiliki niat untuk lengser. Tapi gara-gara Harmoko, niatnya urung diwujudkan. Setelah kerusuhan Mei, dia mengatakan sebaliknya.

Namun kemudian, Harmoko serta pimpinan DPR/MPR lainnya sempat bertemu Soeharto di Cendana. Mereka membicarakan kondisi Indonesia dan desakan rakyat agar Soeharto mundur.  Harmoko bahkan sempat menanyakan langsung kepada Soeharto. "Ya, itu terserah DPR. Kalau pimpinan DPR/MPR menghendaki, ya saya mundur, namun memang tidak ringan mengatasi masalah ini," jawab Soeharto, dalam buku Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi yang ditulis BJ Habibie.

Di sisi lain, ribuan mahasiswa berdemo dan menduduki gedung DPR/MPR, Sabtu, 18 Mei 1998. Aksi ini merupakan puncak dari serangkaian aksi di sejumlah kota besar. Tuntutan utama mereka sama: Soeharto mundur. "Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri," kata Harmoko, pada 18 Mei 1998. (*)

ude