web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Demiz Dilarang Main Film, Aturan KPI Tendensius
    Istimewa Demiz saat syuting sinetron Cuma Di Sini.

    Demiz Dilarang Main Film, Aturan KPI Tendensius

    JuaraNews, Bandung - Aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang melarang kehadiran calon kepala daerah di program televisi dinilai sebagai kebijakan tendensius dan bertentangan dengan Equality Before the Law.

    Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan calon gubernur Jabar nomor urut 4, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (Deddy-Dedi), Asep Wahyuwijaya. Pernyataan Asep Wahyu itu disampaikan menanggapi pemberitaan terkait larangan lembaga penyiaran program acara televisi bagi peserta Pilkada.

    “Aturan KPI itu terkesan tendensius. Aturan ini sebenarnya untuk siapa? Apakah untuk semua peserta Pilkada yang ikut Pilkada 2018 ini atau hanya untuk satu orang calon saja?” kata Asep kepada wartawan di Bandung, Selasa (8/5/2018).

    Menurut Asep, hanya Deddy Mizwar calon kepala daerah yang berlatar belakang sebagai artis atau bintang film. Pekerjaan itu, katanya, sudah dijalani jauh hari sebelum Pilkada dan mencalonklan kepala daerah. Jika ada aturan seperti itu, menurut Asep, artinya hanya diberlakukan untuk Deddy Mizwar saja.

    Oleh karena itu, lanjut Asep, sinetron yang dibintangi Deddy Mizwar dan akan ditayangkan pada bulan Ramadan nanti, sudah bisa dipastikan bukan untuk kepentingan kampanye. “Tapi itu rutinitas yang sudah dilakukan setiap tahun sebelum Pilkada ini. Tidak hanya untuk sinetron baru ini, namun juga seri-seri sinetron lainnya,” kata Asep.

    Artinya, dalam sinetron itu tidak ada upaya pencitraan atau mencitrakan diri baik secara implisit maupun secara eksplisit. Sama sekali tidak simbol-simbol yang muncul terkait calon nomor empat, dalam sinetronnya. Apakah menggunakan gerakan tangan atau candaan yang muncul dalam dialog, itu sama sekali tidak ada.(*)

    fan

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    PT Agronesia Diduga Tilep Dana BPJS Rp3,6 Miliar
    Emil Harus Segera Rombak Birokrasi Pemprov Jabar
    Baru 2 Pekan jadi Gubenur, Emil Dapat Penghargaan
    Tim Sinkronisasi Usulkan 742 Program pada Emil
    Ahmad Saepudin Terpilih Kembali Jadi Ketua KONI
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google