web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Editorial


      Sukseskan Proyek Kereta Cepat, Ini Langkah DPRD
      JuaraNews/Abdul Basir. Anggota Komisi I DPRD Jabar Darius Doloksaribu.

      Sukseskan Proyek Kereta Cepat, Ini Langkah DPRD

      JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar siap memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jabar untuk mensukseskan sejumlah program pembangunan di Jawa Barat. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar, Darius Doloksaribu.

      Di antaranya proyek jalan layang kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan armada pengumpannya seperti light rail transit (LRT), dengan berupaya membentuk Perda Pengelolaan Aset, agar tidak ada rakyat yang tersingkir akibat pembangunan.

      "Agar tidak ada warga yang dirugikan dengan bergulirnya pembangunan rel kereta cepat, tidak terkecuali LRT. Maka upaya untuk mendata aset harus dilakukan," kataDarius di kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/4/2018).

      Agar tidak ada potensi kehilangan aset, atau tidak ada lahan yang tidak terdeteksi oleh kabupaten, kota atau provinsi, dan yang tidak kalah pentingnya tidak ada wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan catatan, aset.

      "Sesungguhnya, kalau BPK masih memberikan WTP dengan catatan, aset. Seharusnya, tidak dapat WTP, karena aset itu bicara harta kekayaan yang tanpa kutip tidak terdeteksi, dan itu kelemahan," ungkapnya.

      Terkait dengan hal tersebut, Eksekutif menurut Darius, telah membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) Pengelolaan Aset, dan datanya telah diserahkan ke DPRD Jabar. Dari data tersebut, bisa diketahui lahan-lahan yang tidak terdeteksi oleh kabupaten/kota maupun provinsi.

      "Karena kajian akademisnya masih lemah, kerja BP Perda tersebut, kita kembalikan, untuk disempurnakan," katanya.

      Sambil menunggu BP Perda Pengelolaan Aset diserahkan kembali oleh eksekutif, Komisi I DPRD Jabar mensikapinya dengan melakukan kunjungan kerja ke badan pertanahan nasional (BPN) se Jawa Barat.

      "BPN dikunjungi, karena BPN yang paling tahu sejarah tanah. Dari BPN akhirnya juga diketahui banyak tanah yang belum bisa tentukan siapa pemiliknya, sebab pemerintah kota, kabupaten belum memiliki perda pengelolaan aset," jelasnya.

      Untuk itu, dalam rapat kerja nanti, Komisi I DPRD Jabar menurut Darius akan mengundang BPN, Kabupaten, Kota dan Provinsi, agar mereka bisa belajar tentang pengelolaan aset.(*)

      Oleh: abdul basir / fan

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      HUT RI DPRD Harap Masyarakat Kenang Jasa Pahlawan
      HUT RI ke-74 DPRD Jabar Ajak Seluruh Pihak Bersatu
      DPRD Jabar Kaji Pembentukan BUMD Perumahan Rakyat
      Dewan setuju PLN beri kompensasi untuk pelanggan
      DPRD Desak BPJS Atasi Terlambatnya Pembayaran

      Gedung Sate