web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


      Sukseskan Proyek Kereta Cepat, Ini Langkah DPRD
      JuaraNews/Abdul Basir. Anggota Komisi I DPRD Jabar Darius Doloksaribu.

      Sukseskan Proyek Kereta Cepat, Ini Langkah DPRD

      JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar siap memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jabar untuk mensukseskan sejumlah program pembangunan di Jawa Barat. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar, Darius Doloksaribu.

      Di antaranya proyek jalan layang kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan armada pengumpannya seperti light rail transit (LRT), dengan berupaya membentuk Perda Pengelolaan Aset, agar tidak ada rakyat yang tersingkir akibat pembangunan.

      "Agar tidak ada warga yang dirugikan dengan bergulirnya pembangunan rel kereta cepat, tidak terkecuali LRT. Maka upaya untuk mendata aset harus dilakukan," kataDarius di kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/4/2018).

      Agar tidak ada potensi kehilangan aset, atau tidak ada lahan yang tidak terdeteksi oleh kabupaten, kota atau provinsi, dan yang tidak kalah pentingnya tidak ada wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan catatan, aset.

      "Sesungguhnya, kalau BPK masih memberikan WTP dengan catatan, aset. Seharusnya, tidak dapat WTP, karena aset itu bicara harta kekayaan yang tanpa kutip tidak terdeteksi, dan itu kelemahan," ungkapnya.

      Terkait dengan hal tersebut, Eksekutif menurut Darius, telah membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) Pengelolaan Aset, dan datanya telah diserahkan ke DPRD Jabar. Dari data tersebut, bisa diketahui lahan-lahan yang tidak terdeteksi oleh kabupaten/kota maupun provinsi.

      "Karena kajian akademisnya masih lemah, kerja BP Perda tersebut, kita kembalikan, untuk disempurnakan," katanya.

      Sambil menunggu BP Perda Pengelolaan Aset diserahkan kembali oleh eksekutif, Komisi I DPRD Jabar mensikapinya dengan melakukan kunjungan kerja ke badan pertanahan nasional (BPN) se Jawa Barat.

      "BPN dikunjungi, karena BPN yang paling tahu sejarah tanah. Dari BPN akhirnya juga diketahui banyak tanah yang belum bisa tentukan siapa pemiliknya, sebab pemerintah kota, kabupaten belum memiliki perda pengelolaan aset," jelasnya.

      Untuk itu, dalam rapat kerja nanti, Komisi I DPRD Jabar menurut Darius akan mengundang BPN, Kabupaten, Kota dan Provinsi, agar mereka bisa belajar tentang pengelolaan aset.(*)

      Oleh: abdul basir / fan

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      DPRD Jabar Inisiasi Raperda Pusat Pasar Distribusi
      BP Perda Konsultasikan Raperda Distribusi Pasar
      Dewan Desak OPD Tuntskan Anggaran Atas Catatan BPK
      DPRD Jabar Pantau Pelaksanan PPDB 2019
      Dewan :Ingatkan Penggunaan Anggaran Pinjaman 1,4 T

      Gedung Sate


      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).