web stats service from statcounter

Hot News


  • Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    • 17 September 2019 | 17:33:00 WIB

    PULUHAN mahasiswa yang tergabung dalam Poros Revolusi Mahasiswa Bandung melakukan unjukrasa menolak Revisi UU KPK di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Inspirasi


    Opang dan Sopir Angkot di Cianjur Kompak Demo
    net

    Opang dan Sopir Angkot di Cianjur Kompak Demo

    JuaraNews, Cianjur – Pengemudi ojek pangkalan (Opang) dan angkutan umum berunjuk rasa di Gedung DPRD Cianjur, Kamis (19/4/2018). Tuntutan mereka adalah sama yakni menuntut ditiadakannya angkutan berbasis online yang semakin marak.

    Akibat aksi ini berdampak pada transportasi di kawasan Cianjur. Banyak penumpang terlantar, karena ketiadaan jasa angkutan yang bisa digunakan. Sementara usai konvoi, massa segera berorasi dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penghapusan jasa transportasi online.

    "Keberadaan angkutan online membuat resah masyarakat yang masih menggantungkan hidup pada angkutan konvensional. Soalnya, kini minat pada jasa konvensional jadi menurun," kata Tim Advokasi Pengendara Opang dan Angkum Cianjur, Rudi Agan.

    Menurut dia, segala kemudahan dan inovasi yang ditawarkan angkutan online membuat jumlah penggunanya terus meningkat. Hal tersebut, pada akhirnya menjadi sesuatu yang menjanjikan dari segi lapangan kerja.

    Kesempatan dan peluang kerja sebagai pengendara angkutan online semakin terbuka lebar. Apalagi, selain diberikan gaji pokok, perusahaan juga memberikan fasilitas pendukung kinerja para pengemudi online.

    "Kebijakan itu menenggelamkan keberadaan angkutan konvensional. Karena kemudian hal itu berdampak pada pendapatan pengemudi angkutan konvensional yang terus berkurang," ungkapnya.

    Oleh karena itu, alasan-alasan itu dinilai cukup untuk menjadi dasar desakan kepada pemerintah, untuk menghapus segala jenis angkutan online di Cianjur. Rudi mengatakan, sebenarnya tindakan itu sudah perlu dilakukan.

    Sementara itu, seluruh aspirasi maupun tuntutan yang disampaikan, telah ditampung oleh pihak DPRD Cianjur. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cianjur Atep Hermawan mengatakan, sejauh ini hanya bisa memberikan ruang untuk mengungkapkan aspirasi. "Karena, kebijakan itu berada di pemerintah pusat. Kami meminta waktu sepekan untuk meneruskan tuntutan ke Kementerian Perhubungan," ucapnya. (*)

    yan

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Mahasiswa Bandung Demo Menolak Revisi UU KPK
    Pemprov Jabar Dorong Percepatan Tol Cisumdawu
    DPRD Jabar Usulkan Penambahan Pimpinan
    DPRD Jabar Umumkan Calon Pimpinan Dewan 2014-2024
    Emil Setuju Nama BIJB jadi Bandara Habibe

    Editorial