web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    KPK Minta Warga Terlibat Awasi LHKPN Kepala Daerah
    JuaraNews/Abdul Basir.

    KPK Minta Warga Terlibat Awasi LHKPN Kepala Daerah

    JuaraNews, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat ikut mengawasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon kepala daerah yang mengikuti pilkada.

    Bahkan, untuk membuat laporan tersebut tergolong cukup mudah karena warga dapat mengaksesnya secara online melalui website https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/.

    Spesialis LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Widiarti mengatakan, LHKPN penting diawasi lantaran menjadi tolok ukur untuk melihat tranparansi harta kekayaan.

    "LHKPN penting untuk diketahui, terutama kepatuhan penyelenggara negara. Ini sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang. Untuk mendorong kepatuhan 100% itu, butuh peran serta masyarakat," ujar Dian usai acara FGD "Mengawal Pilkada 2018 Berintegritas di Jawa Barat" di Aula Setia Permana KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (16/4/2018)

    Menurut Dian, setiap tahunnya LHKBN yang dilaporkan oleh penyelenggara negara kepada KPK fluktuatif atau naik turun. Maka dari itu supaya pelapor patuh membayar LHKBN setiap tahunya, pihaknya berencana memberi sanksi kepada pelapor baik SP ataupun penurunan Jabatan

    "Sekarang kan dari undangan undangan hanya diberikan sanksi administrasi. Kita berupa mendorong supaya di beri sanksi tegas. Misalnya pemotongan tunjangan kinerja ataupun dikenai SP atau bisa juga penurunan jabatan," tandasnya.(*)

    Oleh: abdul basir / fan

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Aplikasi Pelayanan Publik Sapawarga Diluncurkan, RW Bisa Ngadu Langsung ke Gubernur
    Tersangka Kasus Meikarta Bartholomeus Toto, Layangkan Surat Perlindungan ke Presiden Jokowi
    Dikukuhkan Jadi Profesor, Keri Lestari: Inovasi Farmasi Klinik Lahirkan Interaksi Kesehatan
    Kadisnakertrans Jabar: Tak Puas SK Gubernur Terkait UMK, Silahkan Ambil Langkah Hukum
    Pemprov Jabar Terus Dorong Pemulihan Lingkungan di KBU