web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    KPK Tetapkan Bupati KBB Tersangka Korupsi
    net Bupati KBB Abubakar saat tiba di Gedung KPK

    KPK Tetapkan Bupati KBB Tersangka Korupsi

    JuaraNews, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan Bupati Bandung Barat Abubakar sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi karena diduga menerima hadiah atau janji.

    Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah penyidik KPK memeriksa terhadap Abubakar yang didatangkan langsung dari Bandung ke Gedung KPK di Jalan Rasuna Said Jakarta, Rabu (11/4/2018) malam. Pemeriksaan pun sebelumnya telah dilakukan di kediamannya di kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung pada Selasa (11/4/2018), setelah penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat Pemkab Bandung Barat.

    Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 6 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pihak swasta. Dalam OTT tersebut, Tim Satgas KPK menyita uang sejumlah Rp435 juta yang diduga merupakan suap kepada Abubakar.

    Selain Abubakar, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap 3 penjabat Pemkab KBB. Ketiganya yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KBB Adiyoto, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) KBB Asep Hidayat yang juga terciduk dalam OTT.

    "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkannya sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (11/4/2018) malam.

    Saut mengungkapkan, Abubakar diduga menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya. KPK menduga, Abubakar meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah, sebagai calon bupati pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung Barat 2018.

    Permintaan tersebut disampaikan dalam beberapa kali pertemuan antara Abubakar dengan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang digelar pada Januari, Februari, dan Maret 2018. Abubakar menugaskan Weti dan Adiyoto untuk menagih ke SKPD sesuai janji yang telah disepakati.

    "Hingga April, Bupati terus menagih permintaan uang ini salah satunya untuk melunasi pembayaran ke lembaga survei," kata Saut.

    Abubakar sendiri tiba di Gedung KPK, Rabu (11/4/2018) sekitar pukul 23.00 WIB. Mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, serta peci hitam, Abubakar datang dengan dikawal sejumlah petugas KPK. Abu dijemput setelah pada siang harinya menjalani kemoterapi di RS Borromeus, Jalan Ir H Juanda Kota Bandung.

    Abu yang menggunakan tongkat untuk berjalan langsung digiring ke ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Sebelumnya, Abu sebenarnya turut terjaring dalam OTT bersama 6 orang yang tediri dari 5 PNS dan seorang pihak swasta. Tiga dari 5 PNS yang merupakan kepala SKPD tersebut pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dibawa ke Jakarta pasca-terkena OTT.

    Namun, tim KPK tidak langsung membawa Abubakar ke KPK karena Bupati KBB ini meminta waktu untuk menjalani proses pengobatan di RS Borromeus. Akhiranya penyidik KPK melakukan pemeriksaan di kediamannya. Penetapan status tersangka terhadap Abubakar sendiri diberikan setelah penyidik KPK memeriksa intensif sejumlah pihak yang tertangkap tangan tersebut, termasuk sang bupati.

    "Atas dasar kemanusiaan, tim mempertimbangkan untuk tidak membawa Bupati malam tadi ke Jakarta, dan meminta Bupati membuat surat pernyataan, serta tim melakukan pemeriksaan awal terhadap Bupati di rumah yang bersangkutan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (14/11/2018) siang.

    Tim penyidik KPK dan pihak kepolisian turut mendampingi Abu saat melakukan kemoterapi di RS Boromomeus. Seusai proses pengobatan tersebut, Abu pun dibawa ke Jakarta dan tiba di Gedung KPK, Rabu (14/11/2018) jelang tengah malam.

    Sebagai pihak yang diduga penerima, Abubakar, Weti Lembanawati, dan Adiyoto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara, sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Asep Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Apdesi KBB Minta Plt Bupati Tidak Lakukan Mutasi
    Terlalu Banyak, Dana Bantuan ke LSM Tak Merata
    Hotel di Lembang Sepi karena Pengaruh Macet
    Kisruh, Konfercab PCNU KBB Dituding Cacat Hukum
    1.127 Calhaj KBB Diterbangkan Mulai 28 Juli 2018
    Berita Terdahulu

    Editorial

    • Selamat Memilih
      Selamat Memilih

      PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 resmi dihelat Rabu, 27 Juni 2018 ini.

      Info Kota

      Pilwalkot Bandung 2018