JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar akan menerapkan sistem merit dalam proses kenaikan atau pengangkatan pejabat.

Merit system merupakan penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan prestasi kerja, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Penerapan sistem merit yakni adanya kesesuaian dan kecakapan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan padanya, meliputi penugasan tugas dan kinerja.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan, nantinya proses pengangkatan pejabat di Pemprov Jabar akan mengendepankan sosok atau figur dengan kemampuan dan kinerja terbaiknya.

Iwa menuturkan beberapa waktu lalu pihaknya dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menggelar pertemuan dan pembahasan penerapan sistem merit dalam proses kenaikan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar.

Dia menjelaskan, sistem merit adalah cerminan manajemen kepegawaian yang profesional di mana penempatan pegawai dan pejabat menggunakan kompetensi kinerja dan track record sebagai alat ukur pengangkatan.

"Jadi penerapan sistem ini yang akan didorong ke depan terkait pengangkatan jabatan di lingkungan Pemprov Jabar," kata Iwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (9/4/2018).

Menurut Iwa, sistem merit berbeda dengan proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan untuk mencari figur yang tepat untuk mengisi jabatan. Dengan sistem merit ini, maka lebih banyak digunakan untuk pengangkatan pejabat dalam struktur dinas.

"Sehingga kalau di bidang tertentu ada kesinambungan jika pejabat yang diangkat masih di dalam struktur dinas itu," katanya.

Dia mengatakan, sistem merit ini nantinya selain menghasilkan figur pejabat yang mumpuni dan memiliki kinerja bagus juga tidak akan mengganggu kondisi internal karena memiliki kesinambungan dengan pejabat lama. "Jadi sistem ini arahnya pada percepatan dan peningkatan pelayanan publik di Jabar," kata Iwa.

Iwa menambahkan, hingga saat ini sistem merit belum sepenuhnya diterapkan dalam proses promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Jabar. "Badan Kepegawaian Daerah dan Komisi ASN sudah membahas ini, ke depan ini akan diterapkan," pungkasya. (*)

den