web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Editorial

    • Selamat Memilih
      Selamat Memilih

      PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 resmi dihelat Rabu, 27 Juni 2018 ini.

      Bahas Pembatasan Simcard, DPRD Panggil Operator
      juaranews/abdul basir Komisi IV DPRD Jabar menerima audiensi KNCI

      Bahas Pembatasan Simcard, DPRD Panggil Operator

      JuaraNews, Bandung - Komisi IV DPRD Jabar akan memanggil operator seluler untuk mendapatkan infomasi yang jelas terkait pembatasan 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk 3 nomor kartu perdana prabayar.

      Hal itu dikatakan anggota Komisi IV DPRD Jabar M Hasbullah Rahmat saat menerima audiensi Kesatuan Niaga Celluler Indnesia (KNCI) Javbar terkait penolakan kebijakan pemerintah terkait pembatasan registrasi simcard.

      "Komisi IV akan memanggil operator di Jawa Barat, untuk rapat kerja dengan kita. Kita pengin tahu apakah pembatasan 1 NIK 3 nomor itu ada dasar suratnya, surat edaran atau dasar hukumnya apa. Kita pengin tahu," ujar hasbullah

      Hasbullah mengatakan, sebagian besar masyarakat tidak akan merasakan hak infomasi dari kebijakan tersebut meskipun domain persoalan berada di pemerintah pusat, tetapi permasalahannya ada di daerah. Karena itu, persoalan ini akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

      "Apakah operator Jabar mendapat infomasi terkait pembatasan ini? Jika tidak ada, hal ini menjadi pemberangusan hak untuk mendapatkan kebebasan infomasi," ujar hasbullah

      Jika pemerintah memberlakukan peraturan tersebut untuk menertibkan infomasi Hoaks, menurutnya, DPRD akan mendukungnya. Namun tidak sepakat jika untuk kepentingan lain.

      "Jadi kalau tujuan negara, pemerintah pengin menertibkan informasi hoax, dalam artian keamanan negara, kita tidak menolak. Tetapi tolong juga dipikirkan dampaknya untuk masyarakat jangan sampai ini mematikan seluruh UKM yang bergerak di bidang seluler," tutupnya. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      DPRD Apresiasi Kerja Sama APIP-APH Cegah Korupsi
      DPRD: Biaya Pendidikan Idealnya Rp5 Juta per Tahun
      DPRD Jabar Awasi UPTD P3D dan Samades
      BK DPRD Lampung belajar Kode Etik ke Jabar
      DPRD Jabar dan Cimahi Jadi Percontohan Kemendagri
      Berita Terdahulu

      Gedung Sate

        Advertisement On Google