web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Editorial

    • Selamat Memilih
      Selamat Memilih

      PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 resmi dihelat Rabu, 27 Juni 2018 ini.

      Soal 1 NIK 3 Simcard, KNCI Mengadu ke DPRD Jabar
      juaranews/abdul basir Anggota KNCI berunjuk rasa di Gedung DPRD Jabar

      Soal 1 NIK 3 Simcard, KNCI Mengadu ke DPRD Jabar

      JuaraNews, Bandung - Ratusan pengusaha konter penjual pulsa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) Jabar melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (2/4/2018).

      Ketua KNCI Jabar Firman Zidan mengatakan, unjuk rasa kali menolak kebijakan pemerintah terkait pembatasan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya untuk registrasi 3 kartu perdana prabayar.

      "Kami menolak aturan Permenkominfo terkait 1 NIK untuk 3 kartu perdana, tentu sangat mengganggu usaha kita. Karena marjin besar untuk penjualan (konter seluler) adalah kartu perdana. Bila dibatasi, 5 juta orang akan kehilangan penghasilan, 800 ribu outlet kehilangan pekerjaan," ujar Firman.

      Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Jabar untuk memfasilitasi tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat. Hal itu sangat penting untuk ditindaklanjuti mengingat akan ada pemblokiran massal yang dilakukan pihak operator pada pertengahan April mendatang.

      "Infomasi yang kami dapatkan, pertengahan April katanya operator mau memblokir semua kartu. Kalau itu benar terjadi nasib kami (konter penjual pulsa) bagaimana," katanya.

      Setelah berorasi selama 1 jam lebih, perwakilan massa aksi diterima Kasie Aspirasi Sekretariat DPRD Jabar Hermansyah, untuk melakukan audiensi dengan anggota Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Pratiwi dan anggota komisi IV DPRD Jabar M Hasbullah Rahmat.

      Yunandar Eka Pratiwi mengatakan, Dewan mendukung aksi penolakan terkait kebijakan 1 NIK 3 simcrd. "Saya sudah membaca permenya dan memang tidak ada klausa untuk membatasi 1 NIK untuk 3 simcrd," jelas Yunandar.

      Yunandar pun mengajak bersama-sama merekomendasi kepada perintah pusat unutk mengkaji ulang permen tersebut, bahkan kalau bisa diganti. "Insya Allah kami akan tindaklanjuti rekomendasi kepusat, kita juga perlu adanya kerja sama dengan teman-teman," pungkas Yunandar. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      DPRD: Biaya Pendidikan Idealnya Rp5 Juta per Tahun
      DPRD Jabar Awasi UPTD P3D dan Samades
      BK DPRD Lampung belajar Kode Etik ke Jabar
      DPRD Jabar dan Cimahi Jadi Percontohan Kemendagri
      Kisruh PPDB 2018, DPRD Segera Panggil Disdik
      Berita Terdahulu

      Gedung Sate

        Advertisement On Google