JuaraNews, Bandung - Komisi V DPRD Jabar mengunjungi Kantor Direktorat Kelembagaan Dirjen Otda Kemendagri di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Kedatangan wakil rakyat tersebut untuk mengonsultasikan terkait pembubaran Balai Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah (BPBKD) Jabar oleh Kemendagri. Komisi V mendorong dan mendukung agar lembaga tersebut bena-­ benar bisa dihadirkan kembali.

Persoalan yang muncul saat ini, walaupun program BPBKD masih ada di bidang-bidang, tetapi pengelolaan bahasa daerah tidak terfokus dan bidang tidak memiliki seksi khusus untuk keperluan menjalankan program pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Jika benar akan ada evaluasi, alangkah baiknya BPBKD dengan tugasnya semula bisa dihidupkan kembali.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung menyayangkan keputusan Kemendagri membubarkan BPBKD. Padahal DPRD saat ini sedang mengupayakan penguatan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. Antara lain dengan mengajukan hak inisiatif untuk merevisi Perda No 14/2014.

“Kami kaget dengan adanya keputusan pembubaran badan ini, padahal penguatannya sangat bermanfaat terutama dalam bidang pendidikan,” ujar Yomanius.

Dia menegaskan, upaya penguatan dilakukan karena bahasa daerah di Jabar sedang menghadapi ancaman. Bahasa daerah mulai ditinggalkan penuturnya padahal bahasa merupakan kekayaan budaya yang harus dipertahankan. Adanya BPBKD di Disdik Jabar merupakan bagian dari dinamika penguatan bahasa dan sastra daerah, terutama yang dilakukan di jalur pendidikan.

“Bahasa daerah di Jabar sendiri sudah tereliminasi, sehingga harus dilestarikan melalui jalur pendidikan,” katanya.

Yomanius menjelaskan, keberadaan BPBKD juga merupakan wujud dari wewenang pemerintahan daerah untuk mengelola pembinaan bahasa daerah sesuai kewenangan undang-­undang. Karena itu, pembubaran BPBKD oleh Kemendagri sangat disayangkan. Jika alasannya untuk efisiensi, pihaknya menilai kehadiran BPBKD tidak bermasalah karena komponen penunjang baik pegawainya (PNS dan honorer), sarana dan prasarannya, serta anggarannya telah tersedia dan mencukupi.

Sementara itu, Kasubdit Kelembagaan Dirjen Otda Kemendagri Dodo mengatakan, persoalan pembubaran BPBKD tidak harus ditanyakan kepada Kemendagri, tetapi cukup dijelaskeun Disdik Jabar. Pasalnya, pihak Kemendagri sudah mengkaji bersama Disdik Jabar sampai 5­6 kali berdasarkan UU No 23/2014 tentang SOTK.

“Asasnya berdasar pada UU tentang SOTK yang mengamanatkan efisiensi dalam tatanan pemerintahan daerah,” kata Dodo.

Kendati demikian, ujar Dodo, pihaknya memahami aspirasi yang disampaikan Komisi V dan menyatakan bahwa dinamika pengaturan SOPD di Kemendagri tidak statis dan terus dilakukan évaluasi. Di antaranya masih ada peluang untuk membentuk UPTD baru untuk mewadahi potensi­potensi daerah yang belum tersalurkan dalam struktur dinas. Selain itu, pembentukan OPD baru harus didasarkan pada kriteria yang memenuhi syarat efisiensi dan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini, Kemendagri juga sedang menyusun rancangan Permendagri untuk tujuan mengevaluasi OPD Pemda di seluruh Indonesia. Kemungkinan Permendagri itu akan rampung sekitar bulan Juni tahun ini. Tidak menutup kemungkinan BPBKD bisa didirikan lagi hingga memang dianggap perlu dan dibutuhkan. Untuk sementara, program-­program BPBKD masih bisa dijalankan melalui bidang­-bidang yang ada di Disdik Jabar,” pungkasnya. (*)

Oleh: abdul basir / den