JuaraNews, Bandung - Usulan Ketua KPK Saut Situmorang kepada pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pergantian calon kepala daerah (Cakada) yang tersandung masalah hukum menuai pro-kontra berbagai pihak.

Hal tersebut disampaikan Saut merespons permintaan pemerintah yang meminta penundaan proses hukum terhadap cakada.

Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana mengatakan, menyepakati perpu itu hadir untuk penegakan pelanggaran korupsi, namun tidak untuk mengganggu proses demokrasi yang ada.

"Kalau Perpu itu untuk membersihkan unsur pilkada dari keseluruhan korupsi silakan, tapi ini jadi bahan baku untuk intervensi politik dan mengganggu proses demokrasi. Saya tidak sepakat," ujar Haris di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (19/3/2018).

Haris mengatakan, intervensi politik yang dimaksud, yakni salah satunya penangkapan cakada yang sudah ditetapkan oleh KPU.

"Sekarang faktanya setiap orang yang ditangkap (KPK) pasti kalah dan kemudian orang juga menyangka ini intervensi politik. Jadi hati-hati aja dengan perpunya," tutupnya. (*)

Oleh: abdul basir / den