web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Editorial

      Guru GBDT Adukan Bupati Bekasi ke DPRD Jabar
      juaranews/abdul basir Sejumlah GBDT saat audiensi dengan Komisi V

      Guru GBDT Adukan Bupati Bekasi ke DPRD Jabar

      JuaraNews, Bandung - Belasan perwakilan Guru Bantuan Daerah Terpencil (GBDT) se-Jabar beraudiensi demgan Komisi V DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (12/3/2018).

      Mereka yang mewakili 345 GBDT se-Jabar, mengadukan nasib 7 rekannya sesama guru di Kabupaten Bekasi yang belum mendapatkan gaji atau haknya sebagai tenaga pengajar selama 1 tahun pada 2017 lalu.

      Kedatangan para guru bantu tersebut diterima Komisi V, yakni Sekretaris Komisi V Tetep Abdulatip bersama 3 anggotanya, Ikhwan Fauzi, KH Habib Syarief Muhamad, dan Sahromi. Hadir pula dari pihak Dinas Pendidikan Jabar, yakni Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Bina PAUD, Karyono.

      Salah satu guru GBDT asal Kabupaten Bekasi, Halimah mengatakan, tujuannya audiensi yakni meminta SK GBDT diperpanjang, walau bupati tempatnya mengabdi sudah menyatakan daerahnya sudah tidak termasuk daerah terpencil.

      "Setahun ini, hak kami sebagai GBDT belum dibayarkan bupati kami. Bupati beralasan, Kabupaten Bekasi sudah tidak lagi masuk dalam kawasan daerah terpencil," kata Halimah.

      Menurut Haliman, di Kabupaten Bekasi ada 7 GBDT yang sudah setahun ini belum mendapatkan haknya.

      "Saat ditanya, Bupati berkilah bahwa Kabupaten Bekasi sudah bukan daerah terpencil lagi," jelas Halimah.

      Tidak hanya itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah juga menyarankan, Halimah dan rekan-rekannya untuk menuntut haknya ke Pemprov Jabar sebab mereka yang mengangkat Halimah dan kawan-kawan.

      Anggota Komisi V KH Habib Syarief Muhamad mengatakan, seharusnya pembayarannya jangan lagi per termin 6 bulan sekali. "Karena itu kan dana untuk kebutuhan hidup guru, jadi seharusnya bisa dibayarkan setiap bulan," ujar Syarief.

      Untuk mengetahui apakah hal tersebut juga terjadi di daerah lain, nantinya laporan dari GBDT akan dibawa ke rapat internal Komisi V untuk dilaporkan ke rapat pimpinan.

      "Agar kita bisa mengundang para Bupati/Cq Dinas Pendidikan, untuk membahas permasalahan ini secara bersama-sama," pungkas Syarief.

      Sedangkan Ikhwan Fauzi menyebutkan, sesuai data yang diterima, anggaran untuk 7 GBDT Kabupaten Bekasi memang tidak diserap Bupati Neneng Hasanah.

      “Sesuai data, dari 16 kabupaten se-Jabar, hanya dana GBDT Kabupaten Bekasi yang tidak diserap. Anggaran untuk 7 GBDT tahun2017 yang tidak diserap itu nilainya Rp184.800.000,” jelas Ihwan. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      Baru Terpasang 22%, DPRD Kontrol PJU di Subang
      Paripurna DPRD Jabar Bahas Perubahan Tatib
      Anggaran Program Rutilahu Jabar Akan Dinaikkan
      DPRD Harap Sinegitas dengan KPU Tetap Berjalan
      BUMD Jabar Diharapkan Berkontribusi pada PAD
      Berita Terdahulu

      Gedung Sate

      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).

        Advertisement On Google