web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


  • Menikah dan Perjuangan
    Menikah dan Perjuangan

    SUAMI dan istri yang sudah menikah, semakin lama komunikasi yang terjadi kurang harmonis.

    Editorial


    • Gong Xi Fa Chai
      Gong Xi Fa Chai

      SELASA (15/2/209) ini merupakan hari istimewa bagi orang-orang Tionghoa atau keturunan China di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

      DPRD: Suap di Pilbup Garut Pencideraan Demokrasi
      net Abdul Hadi Wijaya

      DPRD: Suap di Pilbup Garut Pencideraan Demokrasi

      • Selasa, 27 Februari 2018 | 23:31:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengaku sangat kecewa dengan tindakan 2 oknum penyelenggara pemilu yang menerima gratifikasi terkait Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut 2018.

      Keduanya, yakni Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat diciduk tim gabungan Satgas Anti Money Politics Mabes Polri bersama Satgasda Polda Jabar dan Polres Garut, Sabtu (24/2/2018) lalu. Selain itu, pemberi suap juga ditangkap, yakni Diding yang merupakan tim sukses calon independen Sony-Udin. Ketiganya kini mendekam di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung.

      "Saya kecewa kepada kedua penyelenggara pemilu tersebut karena saya anggota DPRD yang menjadi Ketua Pansus, yang membahas anggaran pilkada serentak di Jabar," kata Abdul Hadi, Senin (27/2/2018)

      Abdul Hadi yang juga Sekum DPW PKS Jabar ini menilai tindakan yang telah dilakukan komisioner KPU dan ketua Panwaslu adalah pencederaan berat bagi pesta demokrasi di Jabar.

      Menurutnya, Ketua Panwaslu dan komisioner KPU Garut merupakan 2 orang yang terpilih dalam proses seleksi resmi. Mereka dibiayai oleh dana milik rakyat, serta memikul harapan publik untuk penyelenggaraan pilkada yang berkualitas.

      "Faktanya, mereka berdua terbukti lebih mementingkan diri sendiri dan mengkhianati kepercayaan rakyat," ujar Abdul Hadi berapi-api.

      Karena itu, menurut Abdul Hadi, publik layak menuntut agar KPU dan Bawaslu Jabar, yang menunjuk dan mengangkat kedua tersangka, segera secara meminta maaf atas musibah demokrasi ini.

      Kedua institusi tersebut, harus melakukan langkah pembenahan berat, dengan pengawasan ketat Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

      Selain itu, DPRD Jabar juga menyoroti banyaknya kasus pidana yang sudah lama serta menyangkut peserta pemilu dan jadi perbincangan di masyarakat, tapi tidak ada tindaklanjut dari penegak hukum.

      "Contohnya dugaan ijazah palsu dari salah satu calon di Kota Bekasi. KPU dan Banwas seolah tuli, padahal sudah ada aduan masyarakat terkait kasus tersebut," urainya.

      Selain itu, imbuh Abdul Hadi, publik juga banyak mempertanyakan tentang peraturan Kapolri soal penghentian sementara pemeriksaan pada pihak-pihak tertentu yang jadi peserta pada pilkada untuk menghindari kegaduhan politik yang mengancam stabilitas keamanan nasional.

      "Sesungguhnya, ini membuka peluang terjadinya ketidakstabilan pemerintahan daerah selama 5 tahun mendatang. Apakah tidak lebih elegan jika Polri tidak menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ketika ada dugaan ijazah palsu pada diri sang calon," pungkasnya. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      DPRD Minta Pemprov Perhatikan Tugu Batas Provinsi
      BPSK Harus Sering di Sosialisasikan ke Masyarakat
      DPRD Dukung Pemprov Lahirkan Raperda RP3KP
      DPRD Jabar Pastikan Tidak ada WNA Masuk DPT
      DPRD Jabar Pastikan Data WNA Di Purwakarta

      Gedung Sate


      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).