web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Editorial

      DPRD: Suap di Pilbup Garut Pencideraan Demokrasi
      net Abdul Hadi Wijaya

      DPRD: Suap di Pilbup Garut Pencideraan Demokrasi

      • Selasa, 27 Februari 2018 | 23:31:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengaku sangat kecewa dengan tindakan 2 oknum penyelenggara pemilu yang menerima gratifikasi terkait Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut 2018.

      Keduanya, yakni Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat diciduk tim gabungan Satgas Anti Money Politics Mabes Polri bersama Satgasda Polda Jabar dan Polres Garut, Sabtu (24/2/2018) lalu. Selain itu, pemberi suap juga ditangkap, yakni Diding yang merupakan tim sukses calon independen Sony-Udin. Ketiganya kini mendekam di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung.

      "Saya kecewa kepada kedua penyelenggara pemilu tersebut karena saya anggota DPRD yang menjadi Ketua Pansus, yang membahas anggaran pilkada serentak di Jabar," kata Abdul Hadi, Senin (27/2/2018)

      Abdul Hadi yang juga Sekum DPW PKS Jabar ini menilai tindakan yang telah dilakukan komisioner KPU dan ketua Panwaslu adalah pencederaan berat bagi pesta demokrasi di Jabar.

      Menurutnya, Ketua Panwaslu dan komisioner KPU Garut merupakan 2 orang yang terpilih dalam proses seleksi resmi. Mereka dibiayai oleh dana milik rakyat, serta memikul harapan publik untuk penyelenggaraan pilkada yang berkualitas.

      "Faktanya, mereka berdua terbukti lebih mementingkan diri sendiri dan mengkhianati kepercayaan rakyat," ujar Abdul Hadi berapi-api.

      Karena itu, menurut Abdul Hadi, publik layak menuntut agar KPU dan Bawaslu Jabar, yang menunjuk dan mengangkat kedua tersangka, segera secara meminta maaf atas musibah demokrasi ini.

      Kedua institusi tersebut, harus melakukan langkah pembenahan berat, dengan pengawasan ketat Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

      Selain itu, DPRD Jabar juga menyoroti banyaknya kasus pidana yang sudah lama serta menyangkut peserta pemilu dan jadi perbincangan di masyarakat, tapi tidak ada tindaklanjut dari penegak hukum.

      "Contohnya dugaan ijazah palsu dari salah satu calon di Kota Bekasi. KPU dan Banwas seolah tuli, padahal sudah ada aduan masyarakat terkait kasus tersebut," urainya.

      Selain itu, imbuh Abdul Hadi, publik juga banyak mempertanyakan tentang peraturan Kapolri soal penghentian sementara pemeriksaan pada pihak-pihak tertentu yang jadi peserta pada pilkada untuk menghindari kegaduhan politik yang mengancam stabilitas keamanan nasional.

      "Sesungguhnya, ini membuka peluang terjadinya ketidakstabilan pemerintahan daerah selama 5 tahun mendatang. Apakah tidak lebih elegan jika Polri tidak menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ketika ada dugaan ijazah palsu pada diri sang calon," pungkasnya. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      Masyarakat Lebih Mengetahu Pilpres Ketimbang Pileg
      Dewan Sering Temukan Peraturan Pemilu Tidak Sesuai
      Dewan Jabar Harap Pemilu 2019 Aman dan Damai
      DPRD :Masyarakat Ingin Peningkatan Infastruktur
      Pepep Harap Desa Digital Dongkrak Ekonomi Jabar

      Gedung Sate

      • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
        Humas Jabar Luncurkan Program Japri

        HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).

        Advertisement On Google