web stats service from statcounter

Hot News

  • Anggota The Jak Tewas, Viking Minta Maaf
    Anggota The Jak Tewas, Viking Minta Maaf
    • 25 September 2018 | 07:47:00 WIB

    VIKING meminta maaf atas tewasnya Haringga Sirila (23) dalam peristiwa pegeroyokan yang dilakukan oknum di Stadion GBLA, Minggu (23/9/2018).

Inspirasi

    Editorial

      DPRD: Suap di Pilbup Garut Pencideraan Demokrasi
      net Abdul Hadi Wijaya

      DPRD: Suap di Pilbup Garut Pencideraan Demokrasi

      • Selasa, 27 Februari 2018 | 23:31:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengaku sangat kecewa dengan tindakan 2 oknum penyelenggara pemilu yang menerima gratifikasi terkait Pemilihan Bupati (Pilbup) Garut 2018.

      Keduanya, yakni Ketua Panwaslu Garut Heri Hasan Basri dan komisioner KPU Garut Ade Sudrajat diciduk tim gabungan Satgas Anti Money Politics Mabes Polri bersama Satgasda Polda Jabar dan Polres Garut, Sabtu (24/2/2018) lalu. Selain itu, pemberi suap juga ditangkap, yakni Diding yang merupakan tim sukses calon independen Sony-Udin. Ketiganya kini mendekam di ruang tahanan Ditreskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung.

      "Saya kecewa kepada kedua penyelenggara pemilu tersebut karena saya anggota DPRD yang menjadi Ketua Pansus, yang membahas anggaran pilkada serentak di Jabar," kata Abdul Hadi, Senin (27/2/2018)

      Abdul Hadi yang juga Sekum DPW PKS Jabar ini menilai tindakan yang telah dilakukan komisioner KPU dan ketua Panwaslu adalah pencederaan berat bagi pesta demokrasi di Jabar.

      Menurutnya, Ketua Panwaslu dan komisioner KPU Garut merupakan 2 orang yang terpilih dalam proses seleksi resmi. Mereka dibiayai oleh dana milik rakyat, serta memikul harapan publik untuk penyelenggaraan pilkada yang berkualitas.

      "Faktanya, mereka berdua terbukti lebih mementingkan diri sendiri dan mengkhianati kepercayaan rakyat," ujar Abdul Hadi berapi-api.

      Karena itu, menurut Abdul Hadi, publik layak menuntut agar KPU dan Bawaslu Jabar, yang menunjuk dan mengangkat kedua tersangka, segera secara meminta maaf atas musibah demokrasi ini.

      Kedua institusi tersebut, harus melakukan langkah pembenahan berat, dengan pengawasan ketat Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

      Selain itu, DPRD Jabar juga menyoroti banyaknya kasus pidana yang sudah lama serta menyangkut peserta pemilu dan jadi perbincangan di masyarakat, tapi tidak ada tindaklanjut dari penegak hukum.

      "Contohnya dugaan ijazah palsu dari salah satu calon di Kota Bekasi. KPU dan Banwas seolah tuli, padahal sudah ada aduan masyarakat terkait kasus tersebut," urainya.

      Selain itu, imbuh Abdul Hadi, publik juga banyak mempertanyakan tentang peraturan Kapolri soal penghentian sementara pemeriksaan pada pihak-pihak tertentu yang jadi peserta pada pilkada untuk menghindari kegaduhan politik yang mengancam stabilitas keamanan nasional.

      "Sesungguhnya, ini membuka peluang terjadinya ketidakstabilan pemerintahan daerah selama 5 tahun mendatang. Apakah tidak lebih elegan jika Polri tidak menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ketika ada dugaan ijazah palsu pada diri sang calon," pungkasnya. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      DPRD Apresiasi Program Jabar Quick Response
      DPRD Aapresiasi Kinerja Polda Jabar
      DPRD Siap Dukung Pemberantasan Narkoba di Jabar
      DPRD Berharap Emil-Uu Realisasikan Visi Misinya
      DPRD Prihatin adanya Korupsi Massal di DPRD Malang
      Berita Terdahulu

      Gedung Sate

      • Emil-Uu Resmi Berkantor di Gedung Sate
        Emil-Uu Resmi Berkantor di Gedung Sate

        EMIL melakukan sertijab dengan Mochamad Iriawan yang sebelumnya sebagai Pj Gubernur di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (6/9/2018).

        Advertisement On Google