web stats service from statcounter

Hot News


Inspirasi


    Editorial


      Pembangunan Runway BIJB Terkendala PP 40/2012
      net BIJB Kertajati di Majalengka

      Pembangunan Runway BIJB Terkendala PP 40/2012

      • Sabtu, 24 Februari 2018 | 22:26:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan PP No 40/2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandara Udara menjadi menyebab belum terealisasinya pembangunan runway Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.

      Daddy mengatakan, panjang landasan pacu yang akan dibiayai APBD Jabar tersebut, mencapai 3.000 meter. Dari 3 paket pekerjaan yang ada, baru Paket I yang tuntas dibangun, sementara 2 paket lainnya masih berjalan.

      Hal tersebut disampaikan Daddy memimpin rapat konsultasi Komisi IV dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub di Jakarta, Kamis-Jumat (22-23/22018) lalu.

      "Sisi udara (runway 2.500 meter), taxi way, dan apron memang sudah 100 persen. Namun, fasilitas darat dan navigasi belum selesai. Suplai listrik dan genset juga belum, Padahal, BIJB Kertajati dalam desain awalnya tercatat memiliki runway 3.000 meter," papar Daddy saat dihubungi, Sabtu (24/2/2018).

      Proyek pembangunan BIJB semula ditargetan selesai bersamaan dengan rampungnya Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Sayangnya, progres pembangunan Tol Cisumdawu pun meleset dari skenario tersebut.

      BIJB sendiri diharapkan menjadi bandara internasional kebanggaan Provinsi Jabar. Karena ada kualifikasi bandara internasional inilah, prosesnya masih terus dikejar. "Masalahnya, langkah ke arah itu masih terasa agak lambat, kalau tak boleh disebut terseok-seok," ujarnya.

      "Anggaran dalam APBN sebesar Rp350 miliar, kini seperti yang saya prediksi, anggaran itu tidak cair," sambungnya.

      Anggaran itu terhalang MoU antara PT BIJB dan PT Angkasa Pura II karena ada PP 40/2012 yang menghalanginya. Setelah PT AP II yang menjadi operator, Kemenhub menyatakan bahwa penuntasan runway menjadi 3.000 meter (eksisting 2.500 meter) menjadi kewajiban operator.

      "Konon, hal itu sudah disanggupi AP II. Semoga saja realisasinya tidak harus menunggu terlalu lama," ujarnya.

      Soal kemungkinan PT AP II mampu membangun landasan pacu di atas lahan yang masih milik Pemprov Jabar tersebut, menurut Daddy, masalah kepemilikan lahannya harus diselesaikan terlebih dulu.

      "Karena lahan yang tersisa untuk runway lanjutan itu harus masuk lebih dulu menjadi bagian penyertaan modal Pemprov Jabar. Kalau belum?" ujar anggota Fraksi Demokrat asal Dapil wilayah Cirebon-Indramayu ini.

      Satu hal lagi yang belum tuntas, kata Daddy, yakni BIJB belum memiliki asrama haji atau embarkasi. Karena tidak mungkin BIJB bisa dijadikan tempat pemberangkatan jamaah haji pada 2018, jika asama hajinya berada di Bekasi.

      Padahal jarak dari Bekasi ke Majalengka mencapai sekitar 160 km. Belum lagi kemacetan sepanjang jalur Tol Bekasi-Cikopo yang tidak bisa diprediksi, mengingat tengah berlangsung pembangunan tol layang. "Doakan semoga semua berjalan lancar dan ada solusinya," pungkas Daddy. (*)

      Oleh: abdul basir / den

      0 Komentar

      Tinggalkan Komentar


      Cancel reply

      0 Komentar


      Tidak ada komentar

      Berita Lainnya


      Hasil Reses DPRD Jabar: Persolan Ekonomi Kerakyatan dan Lapangan Kerja Paling Dominan
      DPRD Jabar, Dukung Pemprov Jabar Kembangkan Kawasan Segita Rebana
      Anggota DPRD Jabar, Kusnadi Laksanakan Reses Temui Warga Gunung Putri Bogor
      DPRD Jabar Setujui APBD, Tatib dan Propemperda Tahun 2020
      DPRD Jabar Berharap Adanya Diskresi  Bagi Para Tenaga Pendidikan