web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    15 Parpol di Jabar Lolos Verifikasi Faktual
    juaranews/abdul basir Komisioner KPU Jabar saat menggelar Rapat Pleno

    15 Parpol di Jabar Lolos Verifikasi Faktual

    • Minggu, 11 Februari 2018 | 16:27:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - KPU Jabar menyatakan 15 partai poltik (parpol) di Jabar lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

    KPU memastikan 15 parpol telah memenuhi syarat minimal kepengurusan dan keanggotaan. Ke-15 parpol tersebut, terdiri atas 11 parpol lama dan 4 parpol baru.

    Ke-11 parpol lama, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangksa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sedangkan 4 parpol baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

    Satu parpol dinyatakan tidak lolos verifikasi, yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) karena tidak memenuhi syarat minimal 75 persen data kepengurusan dan keanggotaan di 20 kabupaten/kota di Jabar. PKPI hanya memenuhi syarat keanggotannya di 10 kabupaten/kota dan 10 daerah lainnya tidak memenuhi syarat.

    Komisioner KPU Jabar Agus Rustandi mengatakan, ke-15 parpol tersebut telah diverifikasi terkait kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan.

    "Semua itu dilakukan selama 4 bulan penuh, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan," kata Agus pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual di Tingkat KPUD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi Jawa Barat, Jalan Garut Kota Bandung, Minggu (11/2/2018).

    Sementara itu, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menegaskan, kewenangan KPU Jabar hanya memberi label MS atau Memenuhi Syarat, karena keputusan finalnya untuk bisa mengikuti Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, berada di KPU pusat

    "Kewenangan yang terbatas ini memungkinkan adanya perbedaan data, sehingga kami mengundang KPUD kabupaten/kota untuk klarifikasi dan setiap keberatan harus didasarkan fakta," ujar Yayat. (*)

     

    Oleh: abdul basir / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Pemprov Lakukan Pembinaan Olahraga bagi Pesantren
    Emil Minta OPD  Tingkatkan Pencapaian Program
    Donny Siapkan Open Bidding Jabatan Sekda
    Perekrutan Calon KPU Jabar Harus Diulang
    Emil Akan Panggil PT Agronesia
    Berita Terdahulu

    Editorial

      Advertisement On Google