web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

  • Fokus Seorang Pemimpin
    Fokus Seorang Pemimpin

    MENJADI pemimpin adalah kesempatan berharga karena tidak semua orang berkesempatan menjadi pemimpin dalam suatu entitas bisnis.

    ATSDI Desak DPR Segera Paripurnakan RUU Penyiaran
    istimewa Ketua Umum ATSDI Eris Munandar

    ATSDI Desak DPR Segera Paripurnakan RUU Penyiaran

    JuaraNews, Bandung - Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) menggelar Rakor Pimpinan di Prime Park Hotel Bandung, Selasa (6/2/2018).

    Sejumlah pengurus dan pembina hadir pada rapat koordinasi pertama di tahun 2018 ini. 

    "Rapat koordinasi ini bertujuan menyatukan langkah, khususnya menyikapi perkembangan terbaru dari revisi undang-undang penyiaran dan evaluasi uji coba tahap 3 bersama LPP TVRI," ujar Ketua Umum ATSDI Eris Munandar.

    Terkait revisi UU Penyiaran, ATSDI memuji dan mendukung keputusan Pimpinan DPR RI yang sepakat dengan semua Fraksi pada saat rapat Bamus untuk membawa revisi UU penyiaran tersebut ke Paripurna pada masa sidang Februari ini.

    Eris juga mengingatkan bahwa soal operator penyelenggara itu sudah diputuskan di Badan Legislasi (Baleg) DPR pada September 2017. Hal ini pun sudah disepakati antarfraksi di DPR bahwa pengelolaan frekuensi digital menggunakan model Single Mux, berdasarkan voting oleh Baleg sendiri. "Keputusan voting ini sudah diketahui masyarakat dan harusnya dihormati oleh Baleg," ujar Eris.

    Karena itu, pengelolaan frekuensi model single mux, sudah tidak perlu lagi diperdebatkan di Baleg. Eris menyayangkan masih ada anggota Baleg yang masih mempermasalahkan hal tersebut. "Kami sesalkan dengan masih adanya anggota Baleg yang mencoba menunda penyelesaiaan RUU Penyiaran ini dengan tidak mendorong untuk segera diparipurnakan," tegas Eris.

    ATSDI yang beranggotakan 68 stasiun TV digital tersebut mendukung agar RUU Penyiaran yang sudah 10 tahun tidak selesai dapat segera diundangkan. Karena hal ini akan menimbulkan keuntungan-keuntungan yang sangat besar bagi negara, baik secara pendapatan negara bukan pajak yang mencapai ribuan triliun rupiah per tahun, dan terbukanya jutaan lapangan kerja, digital divident dan berbagai benefit lainnya.

    "Jika RUU Penyiaran ini tidak segera dituntaskan, maka kerugian negara semakin besar lagi," pungkas Eris. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Terkait
    Berita Lainnya
    Mobil Pembawa Miras Menuju Bandung Dicegat
    Sembilan Guru di Bekasi Diseleksi Guru Berprestasi
    Perembesan Air Terjadi Secara Masif di Cirebon
    KJS Offshore Pertama di Indonesia di Pangandaran
    Demiz Janji Perluas Ketersediaan Air di Jabar
    Berita Terdahulu

    Editorial

    • Pilih Pemimpin yang Amanah
      Pilih Pemimpin yang Amanah

      PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang akan dihelat pada 27 Juni 2018, kini sudah memasuki tahapan kampanye.

      Advertisement On Google