web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Editorial

    • Selamat Memilih
      Selamat Memilih

      PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 resmi dihelat Rabu, 27 Juni 2018 ini.

      DPRD Sahkan Perda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa
      net Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari

      DPRD Sahkan Perda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa

      • Selasa, 6 Februari 2018 | 08:07:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung - DPRD Jabar mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (5/2/2018).

      Dengan disahkannya Raperda tersebut sebagai Perda, membuat Jabar menjadi provinsi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaran Kesehatan Jiwa.

      "Alhamdulillah hari ini Raperda tentang Penyelenggaran Kesehatan Jiwa disahkan menjadi Perda. Dengan demikian kita menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki perda tentang kesehatan jiwa," kata Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari seusai Rapat Paripurna.

      Pada Rapat Paripurna ini, DPRD juga mensahkan 4 raperda lainnya menjadi perda.Ineu mengaku lega bisa menuntaskan raperda tersebut karena dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mensahkannya menjadi perda. Setelah mendalami banyak kajian dan pertimbangan.

      "Sekali lagi alhamdulillah, akhirnya disahkan juga raperda ini menjadi perda karena ini merupakan tunggakan dari periode sebelumnya," katanya.

      Ineu berharap adanya perda ini maka semua fasilitas dan tunjangan untuk masyarakat yang memiliki gangguan jiwa akan lebih baik.

      "Dan yang harus diperhatikan adalah saat ini salah satu isu yang penting untuk diperhatikan adalah terkait kesehatan jiwa masyarakat. Ini juga sebagai upaya preventif Jabar sebagai wilayah dengan penduduk yang banyak jangan sampai ada masalah kesehatan jiwa," paparnya.

      Ketua Pansus V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, setelah disahkan menjadi perda melalui rapat paripurna, maka Kemendagri akan melakukan evaluasi terhadap perda itu maksimal dalam 15 hari.

      Perda tersebut, kata Hadi, merupakan turunan dari UU No 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa dan perlu dispesifikkan sesuai kondisi di provinsi. Abdul Hadi menuturkan saat ini ada sekitar 72 ribu warga Jabar yang dinyatakan sebagai orang dengan masalah kejiwaan (ODMJ).

      "Mereka ini di antaranya penderita kejiwaan yang menggelendang di jalan-jalan. Ini ternyata belum ada payung hukum penanganannya secara spesifik seperti apa," ujar Hadi. (*)

      den

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      DPRD Apresiasi Kerja Sama APIP-APH Cegah Korupsi
      DPRD: Biaya Pendidikan Idealnya Rp5 Juta per Tahun
      DPRD Jabar Awasi UPTD P3D dan Samades
      BK DPRD Lampung belajar Kode Etik ke Jabar
      DPRD Jabar dan Cimahi Jadi Percontohan Kemendagri
      Berita Terdahulu

      Gedung Sate

        Advertisement On Google