web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Transportasi Online Diminta Patuhi Permenhub 108
    net ilustrasi

    Transportasi Online Diminta Patuhi Permenhub 108

    • Kamis, 1 Februari 2018 | 07:24:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Dedi Taufik meminta semua pihak, khususnya pelaku transportasi online untuk mematuhi aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang diberlakukan mulai 1 Februari 2018 ini.

    Dedi mengungkapkan, pemerintah sudah memberikan waktu transisi selama 3 bulan kepada para pelaku transportasi online. Sehingga para driver transportasi berbasis aplikasi tersebut bisa mempersiapkan persyaratan administrasi sesuai aturan.

    "Saya harap pelaku transportasi online mau mematuhi aturan tersebut, mulai dari kuota kendaraan, tarif, stiker mobil, dan lainnya. Bila ada masukan, sampaikan secara tertib untuk jadi evaluasi bersama ke depan," kata Dedi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Rabu (31/1/2018).

    Dedi menyebutkan, Pemprov Jabar telah menetapkan total perencanaan kebutuhan kuota kendaraan yang boleh beroperasi di Jabar sebanyak 7.709 unit. Khusus untuk wilayah operasi Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang ) sebanyak 4.542 kendaraan.

    Kemudian Cirebon Raya (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu) 1.343 kendaraan. Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang) 527 kendaraan. Lalu wilayah Sukabumi (Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur) 723 kendaraan dan Priangan (Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran) 574 kendaraan.

    Pihaknya pun sudah menyosialisasikannya kepada para pelaku transportasi online. "Berdasarkan seleksi kelengkapan aspek hukum dan regulasi, telah diberikan 640 kuota kendaraan. Yang belum memenuhi syarat, antara lain berbadan hukum dengan minimal 5 kendaraan dan sesuai SIUP dan TDP, kami dorong segera penuhi persyaratan tersebut demi kenyamanan bersama," papar Dedi.

    Seleksi kendaraan yang boleh beroperasi dilakukan obyektif karena dibuat tim seleksi beranggotakan lintas sektor seperti Dinas Perhubungan Jawa Barat, Organda, Jasa Raharja, Dinas Koperasi, DPMPST, serta pemerhati transportasi. Mekanisme pemberian kuota tersebut dilakukan bertahap untuk jangka waktu 5 tahun dan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 tahun.

    "Seluruhnya juga berbasis legalitas formal, antara lain hasil perhitungan menggunakan metode regresi linier sesuai PM 108/2017, berita acara rapat pembahasan tanggal 17 Juli 2017, kajian dan usulan dari kabupaten/kota, dan surat dari Organda Jabar tanggal 10 November 2017 tentang usulan wilayah operasi, jumlah kuota, dan tarif," kata Dedi. (*)

    den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Ahmad Irfan Dicopot dari Jabatan Dirut BJB
    MQK Cara Jabar Tumbuhkan Minat Baca Kitab Kuning
    Akademi Citarum Tanam Dua Jenis Bambu Endemik
    Ridwan Kamil Launching Desa Digital
    Menag Minta Guru Besar Aktif Wujudkan Keberagaman

    Editorial

      Advertisement On Google