Komisi I DPRD: Aset Milik Pempov Jabar Harus Dioptimalkan
- 24 Februari 2021 | 23:36:00 WIB
KOMISI I kini sedang meninjau aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi dan optimalisasi pemberdayaan..
KOMISI I kini sedang meninjau aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi dan optimalisasi pemberdayaan..
KANG Hariyawan sosok wartawan dan penulis yang kalem, tenang, sedikit bicara, dan banyak bekerja.
JuaraNews, Bandung – Praktisi hukum Irfan Arifian mengatakan, jabatan di pemerintahan tidak serta merta bisa dikaitkan dengan politik praktis. Jabatan Gubernur secara umum merupakan jabatan publik di Pemerintahan, yang menjadi bernuansa politik atau menjadi jabatan politik ketika dijabat kalangan politisi baik melalui Pemilu/Pilkada maupun penunjukan langsung oleh Mendagri.
“Lalu apakah bila mempersoalkan perwira tinggi Polri sebagai PLT daerah dikaitkan dengan politik praktis? Tidak. Justru Polri termasuk TNI sejak reformasi sudah dibiasakan untuk tidak berpolitik praktis. Karena itu justru apabila Plt Gubetnur dijabat dari institusi yang dijamin UU netralitasnya dibanding pejabat dr Parpol atau pejabat yang rentan dengan pengaruh parpol atau pejabat yang dekat dengan pengaruh gubernur dari parpol, maka Pati Polri termasuk Pati TNI lebih dijamin tidak masuk dlm politik praktis. Itu setidaknya bebas bebas dari pengaruh partai politik, golongan dan bukan dari patpol seperti penjelasan pasal 28 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 ttg Polri,” kata Irfan.
Ia menambahkan, netralitas TNI dan Polri secara tegas dikatakan dalam UU ASN yang dinyatakan haris netral dari politik praktis. Dengan demikian, katanya, penunjukan PLT dari unsur Polri pun dijamin oleh Undang-undang untuk netralitasnya.
Dengan demikian, katanya lagi, tudingan Pati Polri sebagai PLT dianggap langkah mundur, hal itu dianggap sebagai misleading. “Argumentasi soal "darurat sipil" pun semakin menambah runyam logikanya. Penguasa darurat sipil justru Gubernur bukan polisi. Gubernur diberi kewenangan tambahan mengambil peran penegak hukum sampai terwujudnya tertib sipil dibantu oleh TNI/Polri,” pungkas Irfan. (*)
Oleh: ude gunadi / ude
Delapan Pengurus Kecamatan (PK) serta tiga ormas, menilai pemilihan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Selengkapnya..
MEDIA massa saat ini menghadapi situasi berat, di saat harus menyelesaikan masa disrupsi media, setahun ini menghadapi masa pandemi Selengkapnya..
TANGGUL Sungai Citarum yang jebol di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sedang diperbaiki. Jebolnya tanggul tersebut mengakibatkan banjir di 4 Selengkapnya..
OLAHRAGA amat penting di tengah pandemi Covid-19. Dengan rutin berolahraga, imunitas tubuh akan Selengkapnya..
RIDWAN Kamil berharap kehadiran RSUD Asih Husada Langensari membuat pelayanan kesehatan di Kota Banjar semakit Selengkapnya..
PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 resmi dihelat pada Rabu, 9 Desember 2020 ini.
😷 Positif:
😊 Sembuh:
😭 Meninggal:
MEDIA massa saat ini menghadapi situasi berat, di saat harus menyelesaikan masa disrupsi media, setahun ini menghadapi masa pandemi Covid-19.
ORGANISASI sayap Partai Demokrat IMDI Jabar bakal melaporkan Daday Hudaya bilamana terus membuat Gaduh Internal Partai Demokrat.