web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

  • Fokus Seorang Pemimpin
    Fokus Seorang Pemimpin

    MENJADI pemimpin adalah kesempatan berharga karena tidak semua orang berkesempatan menjadi pemimpin dalam suatu entitas bisnis.

    TNI/Polri Sudah Dibiasakan tak Berpolitik Praktis
    Gedung Sate, kantor Gubernur Jabar

    TNI/Polri Sudah Dibiasakan tak Berpolitik Praktis

    • Selasa, 30 Januari 2018 | 17:48:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung – Praktisi hukum Irfan Arifian mengatakan, jabatan di pemerintahan tidak serta merta bisa dikaitkan dengan  politik praktis.  Jabatan Gubernur secara umum merupakan jabatan publik di Pemerintahan, yang menjadi bernuansa politik atau menjadi  jabatan politik ketika dijabat kalangan politisi baik melalui Pemilu/Pilkada maupun penunjukan langsung oleh Mendagri. 

    “Lalu apakah bila mempersoalkan perwira tinggi Polri sebagai PLT daerah dikaitkan dengan politik praktis? Tidak. Justru Polri termasuk TNI sejak reformasi sudah dibiasakan untuk tidak berpolitik praktis.  Karena itu justru apabila Plt Gubetnur dijabat dari  institusi yang dijamin UU netralitasnya dibanding pejabat dr Parpol atau pejabat yang rentan dengan pengaruh parpol atau pejabat yang dekat dengan pengaruh gubernur dari parpol, maka Pati Polri termasuk Pati TNI lebih dijamin tidak masuk dlm politik praktis. Itu setidaknya bebas bebas dari pengaruh partai politik, golongan dan bukan dari patpol seperti penjelasan  pasal 28 ayat 1 UU  No 2 Tahun 2002 ttg Polri,” kata Irfan.

    Ia menambahkan, netralitas TNI dan  Polri secara tegas dikatakan dalam UU ASN yang dinyatakan haris netral dari politik praktis. Dengan demikian, katanya, penunjukan PLT dari unsur Polri pun dijamin oleh Undang-undang untuk netralitasnya.

    Dengan demikian, katanya lagi, tudingan Pati Polri sebagai PLT dianggap langkah mundur, hal itu dianggap sebagai  misleading.  “Argumentasi soal "darurat sipil" pun semakin menambah runyam logikanya.  Penguasa darurat sipil justru Gubernur bukan polisi.  Gubernur diberi kewenangan tambahan mengambil peran penegak hukum sampai terwujudnya tertib sipil dibantu oleh TNI/Polri,” pungkas Irfan. (*)

    Oleh: ude gunadi / ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    LKS Tripartit Rekomendasikan Penataan TKA di Jabar
    Demiz Dorong Wisata Religi Jadi Wisata Halal
    Masyarakat Diminta Komitmen Rawat Geopark Ciletuh
    Hindari Gugatan MK, Demiz Ingin Menang Selisih 10%
    Banjir di Kota Bandung, Demiz: RDTR Harus Diawasi
    Berita Terdahulu

    Editorial

    • Pilih Pemimpin yang Amanah
      Pilih Pemimpin yang Amanah

      PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 yang akan dihelat pada 27 Juni 2018, kini sudah memasuki tahapan kampanye.

      Advertisement On Google