JuaraNews, Bandung – Praktisi hukum Irfan Arifian mengatakan, jabatan di pemerintahan tidak serta merta bisa dikaitkan dengan  politik praktis.  Jabatan Gubernur secara umum merupakan jabatan publik di Pemerintahan, yang menjadi bernuansa politik atau menjadi  jabatan politik ketika dijabat kalangan politisi baik melalui Pemilu/Pilkada maupun penunjukan langsung oleh Mendagri. 

“Lalu apakah bila mempersoalkan perwira tinggi Polri sebagai PLT daerah dikaitkan dengan politik praktis? Tidak. Justru Polri termasuk TNI sejak reformasi sudah dibiasakan untuk tidak berpolitik praktis.  Karena itu justru apabila Plt Gubetnur dijabat dari  institusi yang dijamin UU netralitasnya dibanding pejabat dr Parpol atau pejabat yang rentan dengan pengaruh parpol atau pejabat yang dekat dengan pengaruh gubernur dari parpol, maka Pati Polri termasuk Pati TNI lebih dijamin tidak masuk dlm politik praktis. Itu setidaknya bebas bebas dari pengaruh partai politik, golongan dan bukan dari patpol seperti penjelasan  pasal 28 ayat 1 UU  No 2 Tahun 2002 ttg Polri,” kata Irfan.

Ia menambahkan, netralitas TNI dan  Polri secara tegas dikatakan dalam UU ASN yang dinyatakan haris netral dari politik praktis. Dengan demikian, katanya, penunjukan PLT dari unsur Polri pun dijamin oleh Undang-undang untuk netralitasnya.

Dengan demikian, katanya lagi, tudingan Pati Polri sebagai PLT dianggap langkah mundur, hal itu dianggap sebagai  misleading.  “Argumentasi soal "darurat sipil" pun semakin menambah runyam logikanya.  Penguasa darurat sipil justru Gubernur bukan polisi.  Gubernur diberi kewenangan tambahan mengambil peran penegak hukum sampai terwujudnya tertib sipil dibantu oleh TNI/Polri,” pungkas Irfan. (*)

Oleh: ude gunadi / ude