web stats service from statcounter

Hot News

Inspirasi

    Kegiatan Pilkada Jangan Ganggu Pelayanan Publik
    net Aan Andi Purnama

    Kegiatan Pilkada Jangan Ganggu Pelayanan Publik

    • Selasa, 23 Januari 2018 | 04:54:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - DPRD Kota Bandung mewanti-wanti agar kegiatan politik jangan sampai melupakan tugas terpenting dari pemerintah dalam melayani masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama terkait terjadinya kekosongan kepemimpinan di Pemkot Bandung akibat para petingginya mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2018.

    Diketahui, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar, sedangkan wakilnya, Oded M Danial dan Sekda Yossi Irianto diusung sebagai calon wali kota pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018. Ketiganya pun segera mengambil cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga akan terjadi kekosongan kepemimpinan.

    "Dari wali kota, wakil wali kota, hingga sekretaris daerah, semua incumbent (mencalonkan diri di Pilkada). Karena itu, Dewan harus betul-betul dimaksimalkan karena di siini terjadi kekosongan kepemimpinan. Jangan sampai kegiatan politik ini mengganggu pelayanan pada masyarakat," ungkap Aan saat menjadin pembicara dalam acara talkshow yang digelar Kompas TV Jabar, Senin (22/1/2018).

    Aan menyebutkan, banyaknya calon incumbent di Pilkada Jabar, menjadikan pesta demokrasi ini sebagai cobaan politik. "Bagi Bandung, pilkada ini merupakan cobaan bagi pemerintahan. Bagaimana tidak, wali kota cuti, wakil wali kota cuti, begitu pun sekretaris daerah, sehingga pemerintahan kosong, padahal pemerintahan gak boleh kosong," tandasnya.

    Dia menegaskan, setiap eksekutif yang ikut kontestasi politik harus mengikuti alur hukum yang berlaku. Aan sangat berharap pelayanan terhadap masyarakat jangan sampai digadaikan untuk kegiatan politik sehingga kepentingan hajat hidup orang banyak menjadi terbengkalai.

    "Mekanisme aturan harus segera dijalankan, artinya sekda harus mundur dan berarti ada pengganti, semacam Pelaksana Tugas (Plt). Begitu juga dengan wali kota dan wakil wali kota. Akan tetapi, kebijakan pengganti berbeda dengan walkot. Yang pasti, walaupun terjadi kekosongan, fungsi utama untuk melayani masyarakat jangan sampai tertunda gara-gara hajat Pilkada. Karena begitu tertunda, tetap saja yang korban masyarakat," papar Aan.

    Mantan jurnalis itupun akan menindak lanjuti setiap eksekutif yang tidak efektif dalam menjalankan program kerja dan ikut dalam kegiatan politik praktis.

    "Kami akan tegur setiap eksekutif yang ikut politik praktis. Itu pasti, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh ikut dalam kegiatan politik apapun, baik sekadar mendukung atau sampai ikut berkampanye. Jika dia ikut politik praktis, maka ia harus keluar dari eksekutif," tegasnya.

    Sebagai wakil rakyat, Aan juga mengaku khawatir situasi politik saat ini bisa memengaruhi kinerja DPRD dalam melayani masyarakat, karena kegiatan politik tersebut akan menyita waktu. Dia mengingatkan bahwa kegiatan partai politik tidak boleh berbenturan dengan agenda sebagai anggota Dewan.

    "Di tahun politik 2018 ini, upaya-upaya politik sudah mulai merangsak masuk, yang mana kegiatan ini dapat menyita waktu dan menghambat kinerja program-program yang sudah disusun sebelumnya. Kegiatan partai politik ini tidak boleh berbenturan dengan kegiatan kita sebagai Dewan. Supaya kegiatan kita di masyarakat bisa berjalan dan terlayani dengan baik," paparnya.

    Saat ini, kata Aan, DPRD sedang membahas program-program kerja untuk pencapaian 2018. "Ada banyak fokus pengerjaan dan semua itu sudah tercantum dalam draft Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang di antaranya program-program kemarin yang belum terealisasi khususnya di dinas yang sudah menjadi mitra dengan di Komisi B," tambahnya.

    Aan menambahkan, sejumlah permasalahan di Kota Bandung yang tak kunjung usai adalah soal kemacetan, pedagang kaki lima, pasar, pengangguran, koperasi, pendidikan, BPJS, dan hal-hal dasar lainnya.

    "Permasalahan-permasalahan seperti macet, PKL, pasar, pengangguran, koperasi, pendidikan, BPJS, dan hal-hal dasar lainnya adalah permasalahan yang harus segera dibenahi. Oleh karena itu, fokus daerah yang mendapat rapor merah akan menjadi prioritas kita, terlepas dari apapun faktor itu," pungkasnya. (*)

    Oleh: Sidik Permana / den

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Emil Resmikan Block71 Bandung
    PR Summit Bandung Kampanyekan #ViralKabarBaik
    Pemkot Kaji Pemberlakukan Sistem Ganjil-Genap
    Kejahatan Marak, Pemkot Bakal Tambah Jumlah CCTV
    Pasar Gedebage Terbakar Lagi, 600 Kios Ludes
    Berita Terdahulu

    Info Kota

    Editorial

      DAFTAR CALON TETAP