web stats service from statcounter

Gedung Sate

    Hot News

    Inspirasi

      Jangan Anggap Wajar Permintaan Mahar Parpol

      Jangan Anggap Wajar Permintaan Mahar Parpol

      • Selasa, 16 Januari 2018 | 08:33:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Jakarta - Polemik mahar politik yang marak di pilkada serentak, kini lebih terbuka dibanding pilkada sebelumnya. Bahkan, Partai politik (Parpol) mulai terbuka soal permintaan uang ke calon kepala daearah. 

      Alasanya uang itu diperlukan untuk membayar transport dan akomodasi relawan atau petugas saksi Tempat Pengambilan Suara (TPS).

      Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, praktik semacam itu tidak boleh dianggap wajar dalam pilkada atau pemilu.

      “Tentu saja meminta sejumlah biaya untuk saksi, dan kampanye tidak boleh dianggap wajar," ujar Titi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018)

      Titi juga khawatir dari sana akan muncul praktik korupsi politik. Sebab, kata dia, ketika seorang calon itu nanti menjabat maka akan berupaya mengembalikan dana yang telah dikeluarkan.

      "Jadi rasional ketika biaya besar (dikeluarkan) dikejar kembali untuk impas saat berkuasa. Ini tentu saja tidak boleh menjadi tradisi,“ katanya.

      Menurut Titi, gaji kepala daerah tidak akan mampu mengembalikan biaya yang dikeluarkan. Akhirnya, kata dia, perselingkuhan pun dimulai mengingat kepala daerah punya akses anggaran, kebijakan, maupun birokrasi.

      Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Chaniago menilai, masyarakat harus bisa lebih mempertimbangkan parpol yang sangat ngotot diurusan mahar. Karena mahar menjadi biang kerok korupsi yang selama ini terjadi.

      “Kalau kita sisir dari hulu hingga hilir maka bisa dipastikan salahsatu faktor masalahnya adalah persoalan mahar. Dan imbasnya adalah tingginya cost politik,” papar Pangi.

      Selain itu, tingginya biaya mahar juga membuat minat menjadi kepala daerah makin menurun. Belu lagi ditambah, biaya atribut, akomodasi relawan hingga ongkos loby-loby. Terbukti, ada 19 daerah yang pilkadanya hanya diikuti oleh calon tunggal.  

      “Angka 19 terbukti paling besar sepanjang pilkada diselenggarakan. Bisa dikatakan salah satu faktornya adalah mahalnya cost politics di pilkada,’ paparnya.

      Pangi juga menjelaskan, mahar biasanya diberlakukan partai apalabila calon kepala daerah yang maju bukan berasal dari kader partainya. Justru yang akan menjadi sasaran adalah para pensiunan polisi, TNI, maupun pengusaha.

      “Istilahnya pilkada ini bisa jadi pekan panen bagi pengurus DPW hingga DPP terutama yang berwenang di urusan pilkada,” paparnya.

      Lebih lanjut, Pangi menyarankan agar publik bisa lebih mengawasi dan melihat persoalan ini dengan bijak, terutama saat akan memilih atau memberikan suaranya.

      “Ingat dalam politik tidak ada makan siang yang geratis, karena itu biasanya calon yang sudah nyetor banyak, pasti diduga bakal mikir balikin juga, ya baiknya jangan dipilih,” pungkasnya. (*)

      den

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      Ini Pemenang Pilkada Serentak 2018 di Jabar
      KPU Jabar Optismistis Tak Ada Gugatan ke MK
      Partisipasi Pemilih Meriah, KPU KBB Semringah
      Hengky Banjir Ucapan Selamat di Antaranya dari SBY
      Cabup KBB Nomor Urut Satu Elin, Tunggu Hasil KPU
      Berita Terdahulu

      Editorial

      • Dirgahayu Republik Indonesia
        Dirgahayu Republik Indonesia

        PADA 17 Agustus 2018, Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-73 tahun. Memeringati terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan.

        Advertisement On Google

        Pilwalkot Bandung 2018