web stats service from statcounter

Gedung Sate

  • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
    Humas Jabar Luncurkan Program Japri

    HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).

    Hot News

    Inspirasi

      Panwaslu Tegaskan ASN Bersikap Netral di Pilkada
      net

      Panwaslu Tegaskan ASN Bersikap Netral di Pilkada

      • Jumat, 12 Januari 2018 | 21:09:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung Barat - Panwaslu Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di KBB bersikap netral di pilkada.

      Ketua Panwaslu KBB Cecep Rahmat Nugraha menegaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42/ Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS disebutkan, ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis.

      "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah membuat surat peringatan kepada seluruh ASN agar tidak terseret-seret dalam Pilkada 2018," ucapnya, Jumat (12/1/2018).

      Dalam PP tersebut, dijelaskan sejumlah contoh aktivitas yang dilarang dilakukan ASN seperti mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto bakal calon/pasangan calon kepala daerah maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online atau media sosial.

      PNS pun dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan. Tak hanya itu, para abdi negara inipun dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/pasangan calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut parpol.

      "Upaya peringatan ini sebagai antisipasi. Harapannya ada pola antisipsi yang masif, tapi bila terjadi ya mau tidak mau harus ditindak," tegasnya.

      Keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis, lanjut Cecep, merupakan kewenangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk itu, dalam praktik pengawasan yang dilakukannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan KASN apabila ditemukan adanya ASN yang melakukan pelanggaran. (*)

      yan

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      Ini Pemenang Pilkada Serentak 2018 di Jabar
      KPU Jabar Optismistis Tak Ada Gugatan ke MK
      Partisipasi Pemilih Meriah, KPU KBB Semringah
      Hengky Banjir Ucapan Selamat di Antaranya dari SBY
      Cabup KBB Nomor Urut Satu Elin, Tunggu Hasil KPU

      Editorial

        Advertisement On Google