web stats service from statcounter

Gedung Sate

  • Humas Jabar Luncurkan Program Japri
    Humas Jabar Luncurkan Program Japri

    HUMAS Jabar meluncurkan program dialog publik bertajuk Jabar Punya Informasi (Japri) di Area Taman Barat Gedung Sate, Kamis (27/09/2018).

    Hot News

    Inspirasi

      Ngadu ke DPP, Ulama Soroti Dinasti Politik di KBB
      yan

      Ngadu ke DPP, Ulama Soroti Dinasti Politik di KBB

      • Sabtu, 30 Desember 2017 | 22:35:00 WIB
      • 0 Komentar

      JuaraNews, Bandung Barat - Perwakilan ulama dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (28/12/2017). Kedatangan mereka untuk memberikan masukan terkait potensi terjadinya dinasti politik di KBB menjelang pelaksanaan Pilkada KBB 2018.

      Perwakilan ulama H Mahrus Ali mengatakan, dirinya datang dengan 10 kiai dan ustadz lainnya sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab kebangsaan. Pihaknya mewakili sebagian para ulama di KBB telah memohon sekaligus menyampaikan aspirasi ke DPP. Di antaranya, terkiat dengan dinasti politik yang rawan akan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

      “Ada potensi besar dalam pemerintahan di KBB berupa dinasti politik. Sebagian ulama dan ustadz telah membuat kesimpulan bahwa dinasti politik berkorelasi dengan praktek KKN yang membahayakan tatanan kebangsaan,” kata Pimpinan Pondok Pesantren Idayatul Muhajirin ini.

      Menurutnya dalam berbagai kasus korupsi di daerah, keterlibatan suami/istri/anak kerap ditemui. Dengan berbagai fakta ini pihaknya menyimpulkan, bahwa dinasti dan korupsi seperti sisi mata uang yang saling berkaitan. Hampir tak ada teladan terbaik dalam pengelolaan daerah yang dipimpin oleh mata rantai dinasti politik. 

      "Kami melihat ada politik kekerabatan berbasis keluarga di KBB. Kami berdasarkan kesimpulan dan kajian atas rujukan keputusan MUI, telah menyatakan bahwa korupsi adalah haram,” tegasnya.

      Berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan, pihaknya berkesimpulan perlu untuk memberikan pertimbangan kepada pemegang kebijakan di partai politik agar pencegahan pemimpin dinasti perlu dilakukan. Politik dinasti muncul karena oligarki partai politik dan semestinya bisa diredam melalui peran partai pilitik.

      “Sudah cukup terjadi dari kepada 12 calon kepala daerah di 11 daerah yang berasal dari dinasti politik sepanjang tahun 2017 ini menjadi contohnya. Jangan ada lagi dinasti politik ke depan termasuk di KBB,” imbuhnya. (*)

      yan

      0 Komentar
      Tinggalkan Komentar
      Cancel reply
      0 Komentar
      Tidak ada komentar
      Berita Lainnya
      Ini Pemenang Pilkada Serentak 2018 di Jabar
      KPU Jabar Optismistis Tak Ada Gugatan ke MK
      Partisipasi Pemilih Meriah, KPU KBB Semringah
      Hengky Banjir Ucapan Selamat di Antaranya dari SBY
      Cabup KBB Nomor Urut Satu Elin, Tunggu Hasil KPU

      Editorial

        Advertisement On Google